WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA -Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Agung akan terus berinovasi sebagai zona Integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Menyusul lolosnya Badiklat atas evaluasi tahap akhir Zona Integritas Unit Kerja Kejaksaan oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Secara kewilayahan kita pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri merupakan prioritas, karena apabila seluruh kejaksaan negeri di Indonesia telah ditetapkan menjadi unit kerja Zona Integritas WBK dan WBBM, maka sesungguhnya Kejaksaan RI secara menyeluruh pastilah menjadi Lembaga Kejaksaan RI yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Dr. Arminsyah
Wakil Jaksa Agung di Hotel Sultan, Jakarta, Jum’at, (16/11/2018).
Arminsyah menjelaskan, dari hasil progres tim Kementerian PAN RB, dari 26 Satuan Kerja yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung dihasilkan 13 satuan kerja yang lolos untuk mengikuti evaluasi tahap akhir oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN RB.
Adapun 13 satuan kerja dimaksud adalah Jampidsus, Badan Diklat Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Kejari Surabaya, Kejari Bantul, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Gianyar, Kejari Situbondo, Kejari Belitung, Kejari Tanah Datar, Kejari Lampung Utara dan Kejari Hulu Sungai Tengah.
Usai acara, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, SH, MH kepada awak media menyampaikan, pada inovasi pencanangan zona Integritas WBK dan WBBM di Badiklat Kejaksaan RI untuk menunjukkan komitmen bahwa satuan unit kerja Badiklat guna mendukung program Reformasi Birokrasi.
“kita terus hadirkan program gerakan pelatihan reformasi birokrasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 dengan target 280 diantaranya para Wakil Kepala Kejati se-Indonesia, Asisten Pembinaan Se-Indonesia, dan para Kepala Kejaksaan Negeri,” ucap Setia Untung.
Tujuan gerakan pelatihan Reformasi Birokrasi di Badiklat, sambung Setia Untung, agar mempersiapkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah.
“Agar lebih kompeten untuk menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan organisasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,” ucap dia.
Baca juga..
BNN tembak mati buron pemasok Narkotika jaringan Narkoba Internasional
Turut mendampingi Wakil Jaksa Agung RI, Kepala Badan Diklat Kejaksaan, Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman dan pejabat di lingkungan Kejaksaan, dihadiri juga Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.(Rms)
Editor :Riky rinovsky
