Pendapat Ketua DPRD Batam Nuryanto Terkait Walikota Batam ex-officio BP Batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Keputusan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Ia berhadap, kebijakan tersebut berdasarkan aturan dan regulasi yang ada dan tidak terkesan emosional.

“Kalau kami dari DPRD, sebagai unsur pemerintah daerah, ini kan kita bekerja atas dasar aturan dan regulasi. Terkait ex-officio BP Batam ini kan murni kebijakan pusat. Tentu kami berharap agar kebijakan tersebut berdasarkan aturan dan regulasi yang ada,” ungkap Nuryanto, di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (11/2/2019).

Ketua DPRD yang akrab disapa Cak Nur, mengatakan, kalau memang ada aturan dan regulasi mengangkat ex-officio dan ditetapkan berarti dasar itulah yang dijalankan pemerintah, daerah tinggal melaksanakan saja.

KPU KEPRI

“Tetapi, harus ada yang memberikan kepastian atas kebijakan tersebut. jangan terkesan emosial. Mengingat hal tersebut akan berpengaruh pada iklim berusaha karena (masyarakat) merasa ada ketidakpastian,” tegasnya.

“Prinsipnya kalau kami sih siap-siap saja, yang penting regulasinya jelas. Tetapi ini kan belum ada aturan dan regulasi sehingga kami menilainya terlalu cepat. Dampaknya, psikologisnya masyarakat Batam itu terkesan menangkap ada ketidakpastian. (aturan) gampang mudah berubah,” ungkapnya.

Nuryanto mengatakan, semestinya pemerintah melengkapi dulu dasar-dasarnya, aturan, dan regulasinya kemudian baru disampaikan kepada publik. Pihaknya juga mengatakan, terkait dengan kebijakan ex-officio ini mestinya harus lebih hati-hati.

“Harus ada kajian dulu, dilakukan bertahap. Inikan reguilasinya belum ada. Nanti menjadi celah untuk dituntut orang, artinya ada undang-undang dan aturan yang dilanggar. Kami sih positif thingking saja. Tetapi perlu diingat, negara atau pemerintah itu kan berkerja atas nama aturan,” tambah Cak Nur.

Saat ditanya dengan keputusan ex-officio ini, adakah ada kekhawatiran bahwa hal itu akan memecah konsentrasi wali kota? Seperti saya sampaikan tadi, harus ada kajian yang mendalam terlebih dahulu. Karena BP Batam itu, fungsi, kapasitas dan tanggung jawab serta wewenangnya berbeda dengan Pemko Batam. “Ada dua hal yang berbeda di situ,” urai Nuryanto.

Seharusanya, sambung politisi PDIP ini, ada kajian yang mendalam dan komprehensif dulu sehingga nanti regulasinya bila sudah clear, jadi pelaksanaannya berjalan lancar. “Kalau menurut saya sih seperti itu. Apapun keputusan pemerintah pusat, jika sudah dilakukan kajian secara mendalam, regulasi ada, kan tinggal melaksanakan saja,” tuturnya.(*)

Sumber: Anwar/KB
Foto : Dokumentasi
Editor: Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO