Tumpang Tindih Sertifikat Tanah, Sebanyak 200 Kepala Keluarga Kepung Kantor BPN Karimun

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.CO.ID,  Karimun – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun, Pada Selasa (2/7/2019) di geruduk oleh 200 kepala keluarga warga yang berasal dari Kuda Laut RT01/RW03, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral.

Kedatangan warga tanpa sebab, dimana meminta pihak BPN Karimun sendiri agar segera mengeluarkan sertifikat tanah warga. Dengan lahan seluas 28 ribu 300 meter persegi atau sekitar 2,8 Hektar tersebut.

Tanah yang menjadi lahan sengketa tersebut muncul setelah adanya pihak yang mengaku sebagai ahli waris bernama Rusli Efendi, yang merupakan anak kandung dari pemilik lahan yang kini menjadi sengketa tersebut, yaitu Hj. Rusminah. Dengan sertifikat tanah tahun 1991 yang diterbitkan berdasarkan surat tahun 1967 silam.

Dimana sebelumnya, pada beberapa waktu lalu, tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dilakukan proses pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dan sudah mencapai 98 persen. Sehingga pada tahap penerbitan 200 bidang lahan dengan sertifikat warga atas lahan tersebut barulah muncul permasalahan tumpang tindih surat tanah atau sertifikat.

Seusai Mediasi dengan warga kuda laut dan juga ahli waris, Kepala BPN Kabupaten Karimun, Jemmy Dolly W. menjelaskan bahwa, sebelumnya ada proses pengukuran tanah dari pihak BPN dimana melalui program penerbitan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Dimana Untuk tanah di kawasan Kuda Laut tepat di RT01/RW03 Kelurahan Baran Timur tersebut sebelum adanya polemik ini, pihak BPN sendiri sudah lakukan pengukuran dan pengumpulan data Yuridis.

“Akan tetapi, tiba-tiba muncul surat terbitan tahun 1991 yang mengatasnamakan ahli waris, meminta agar BPN tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat tersebut,” Jelas Jemmy.

Selanjutnya, Setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata surat dengan nomor 014 tersebut benar atas nama Hj Rusminah. Namun secara pemetaan surat tersebut tidak tercover pada waktu itu karena masih dilakukan secara manual.

“Atas pengajuan tersebut maka pihak BPN terbitkan sertifikat tersebut. Sebab jika dipaksakan untuk menertibkan dan membagikan kepada masyarakat tentu akan menjadi permasalahan yang kompleks lagi di kemudian hari. Sehingga BPN harus jeli dan teliti lagi,” tegas Jemmy.

Sementara itu, Disela – sela mediasi yang di jembatani oleh BPN, Ketua RW 03 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Hasanuddin mengungkapkan bahwa, pihaknya tetap memegang pada undang-undang agraria, Sebab warga bukan penggarap, melainkan hanya sebatas membeli lahan tidur tersebut, serta seluurh warga meminta agar BPN jangan berbelit-belit untuk menunjukkan batas lahan yang menjadikan lahan sengketa tersebut.
“Pemerintah yang telah membuat undang-undang, seharusnya di permudah untuk masyarakat, jangan sebaliknya haus dipersulit yang dijadikan Sub-objek untuk disalahkan’l ungkap Hasanuddin dengan nada kesal.

Lebih lanjut, pria 60 tahun tersebut juga mengatakan bahwa, seluruh warga yang ada di Kuda Laut, telah membangun rumah si permanen di situ tetap dengan membeli, tidak ada kami menggarap. Seluruh warga telah bersusah payah untuk membeli lahan yang kini malah ada yang mengaku dan mengklaimnya. San pada Intinya kami minta kepada kepala BPN untuk mengeluarkan sertifikat warga kuda laut tersebut.

Pihak Ahli warispun tetap bersikukuh mempertahankan Tanah yang sudah sejak lama terdapat sertifikatnya tersebut. Dihadapan warga yang menolak, Rusli Efendi menjabarkan satu – Persatu bukti bahwa tanah tersebut milik keluarganya.

Hingga kini, pihak BPN akan melakukan pendekatan secara persuasif, kepada pihak ahli waris Maupun dengan warga. Sebab pihaknya tidak berada pada jalur penegak hukum dan hanya menyampaikan bahwa ternyata diatas tanah tersebut ada sertifikat.

Selanjutnya BPN Kabupaten Karimun sendiri kini masih terus mengkaji sertifikat tahun 1991 tersebut yang dimiliki pihak ahli waris, serta Keswpannya nanti akan kembali dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, guna mencari solusi jalan keluar.

AMA

FANINDO

Honda Capella