Uang Rp 20 Juta Diamankan Polresta Barelang dari OTT Mikol Oknum Dishub Batam





WARTAKEPRI.co.id, BATAM–Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki, didampingi Wakapolresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andre Kurniawan
Mengungkap kasus OTT oknum Pegawai Dishub kota Batam yang tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli Polresta Barelang beberapa waktu yang lalu.

“Kasus ini, terungkap berawal adanya informasi bahwa diduga oknum Pegawai Negeri Sipil bekerja di dinas perhubungan laut kota Batam tepatnya di pos pelabuhan rakyat pak Amat ini yang akan membantu meloloskan barang.

Pada saat itu tersangka (EF) memberikan izin pengiriman minuman alkohol (Mikol) di pelabuhan rakyat yang tidak resmi di Tanjung Riau Sekupang, tidak tanggung tanggung tersangka (EF) berhasil mengumpulkan uang dengan jumlah Rp 20 juta,”ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki Senin (29/7/2019) saat Konferensi Pers di Ruang Kasat Reskrim.

Kapolresta mengatakan, kasus ini baru pertama kalinya dilakukan tersangka (EF), namun meski demikian pihaknya masih dalam penyelidikan lebih dalam lagi terkait kasus (OTT). Yang bersangkutan bertugas di pelabuhan rakyat pak Amat Sekupang.

“Kita tetap kembangkan lebih dalam lagi, tersangka mengaku tidak ada yang menyuruh melainkan dari inisiatif diri sendiri untuk memuluskan sekaligus membantu seseorang aksi pengiriman barang bukti minuman alkohol (Mikol),”kata kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki.

Menurut Hengki, yang bersangkutan akan meloloskan pengiriman barang tanpa prosedur yang di kemas melalui kardus. Selain barang bukti minuman alkohol tersebut, Tim juga berhasil mengamankan uang Rp 20 juta diduga uang hasil untuk memuluskan pengiriman barang ke luar Batam,”tuturnya.

Hengki menyebut, bahwa atas perbuatannya, tersangka dijerat undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang undang RI nomor 31 Tahun 1999 pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijerat pasal 12 huruf A Dengan pidana ancaman paling lambat seumur hidup. paling singkat 4 Tahun dan paling lambat 20 Tahun denda 200 juta paling banyak 1 miliar,”sebutnya.

Atau pasal 11 pidana paling singkat 1 Tahun atau paling lama 5 tahun denda 50 juta paling banyak 250 juta. Dengan bunyi pegawai negeri sipil yang menerima hadiah janji yang berhubungan dengan jabatannya,”tutupnya.(*)

Tulisan dan Video : Taufik Ch



PKP DREAMLAND

FANINDO

DEWAN PERS WARTAKEPRI

PEMPROV KEPRI
PEMKO BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA