DPR Pertanyakan Implementasi Perpres 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi

23

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru mempertanyakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Itu ditanyakan Falah Amru karena penetapan harga-harga gas bumi untuk kebutuhan industri sebesar 6 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBtu dalam Perpres tersebut sangat memberatkan PT PGN itu sendiri. Hal ini sebagaimana dipaparkan Dirut PT PGN saat hearing dengan Komisi VII DPR RI, Senin (10/2).

“Sejauh mana implementasi Perpres tersebut, apa baru dalam tahap di Kementerian Perindustrian, atau sudah menjadi bagian PGN itu sendiri,” kata Falah Amru dikutip WartaKepri dari Dpr.go.id.

Dalam Perpres kata dia juga tercantum harga 6 dolar AS per MMBtu, padahal dalam rapat terbatas Presiden tidak pernah menyebutkan angka demikian. “Ini kan berarti ada yang tidak sinkron antara Perpres dengan hasil Ratas tersebut,” tambahnya.

Komisi VII kata Falah Amru khawatir hal tersebut akan berdampak pada PT PGN itu sendiri. Terlebih belakangan ini saham PT PGN menurun. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini pun berharap PT PGN bisa tetap menjalankan Perpres itu tanpa harus mematikan perusahaan sendiri.

Senada dengan Falah Amru, Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita mengatakan Perpres tersebut hingga kini masih menjadi lolemik. Di satu sisi, kata dia, PT PGN mengatakan berat dengan harga tersebut.

Bahkan jika tetap di harga tersebut B to B (Business to Business), PT PGN akan terhambat. Namun, di sisi lain banyak Industri yang mengeluhkan harga gas. Di mana Indonesia sebagai negara produsen tapi harga gasnya masih di atas negara lain. Malaysia misalnya hanya 4,5 dolar per MMBtu.

“Kalau memang dulu, saat ditetapkan Perpres tersebut tidak mempertimbangkan aspek-aspek semacam ini. Waktu duduk bersama yang dibahas apa? Jika selama ini PGN merasa berat dengan Perpres tersebut karena biaya produkisi dan keuntungan yang tidak signifikan, apa sudah ada inisiasi untuk merevisi Perpres tersebut? Artinya bisa menghasilkan win-win solution, di mana harga yang ditetapkan kemudian bisa diterima secara menyeluruh. Masyarakat dan industri tidak terberati, dan PGN pun tidak berat atau merugi,” kata Ratna.

Menjawab hal tersebut, Direktur Keuangan PT PGN Arie Nobelta Kaban mengakui dari beberapa diskusi internal dan hasil analisa PT PGN, diketahui bahwa salah satu penyebab menurunnya saham PGN memang permasalahan harga, di mana pemerintah meminta di plan gate 6 dolar AS per MMBtu.Hal itu kemudian membuat sentimen negatif pada saham PGN.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan investor dalam bentuk beberapa pertemuan untuk memberi informasi yang berimbang.

“Artinya, sebenarnya sampai saat ini belum ada keputusan final bagaimana penerapan 6 dolar per MMBtu di plan gate customer,” kata Arie.

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PKPONLINE PKP DREAMLAND