Aksi Demo Natuna: Kami Tolak Alat Cantrang Bukan Nelayannya

135

WARTAKRPRI.CO.ID – Massa nelayan Natuna menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD, Natuna Kamis Pagi. Aksi itu mengatasnamakan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) mendesak penolakan.

Massa mendesak agar DPRD dan Pemda satu suara dengan para nelayan dalam hal penolakan mobilisasi Nelayan Pantura yang menggunakan alat tangkap Cantrang dengan alasan cantarang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut.

Dalam aksi itu, sejatinya Nelayan Natuna tidak menolak kedatangan Nelayan Pantura namun alat tangkap Cantrang lah yang menjadi alasan kuat penolakan oleh nelayan Natuna.

Bahkan dalam Peraturan Kementrian Kelautan dan perikanan nomor 2/ Permen-KP/ 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine net) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia jelas tidak diperbolehkan.

Bupati Natuna dan Ketua DPRD Hadir memenuhi tuntutan masa

Tak ingin susasana memanas akhirnya Anggota DPRD mengajak Perwakilan Nelayan Natuna untuk masuk ke Ruang Rapat Paripurna untuk melakukan Audensi dengan ketua DPRD dan Bupati Natuna.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

Hendri ketua aliansi nelayan Natuna (ANNA) mewakili seluruh nelayan Natuna mengatakan, alasan penolakan Nelayan Pantura dengan alat tangkap Cantrang adalah untuk menjaga Ekosistem laut Natuna.

“Ini sangat buruk, bagaimana mungkin nelayan lokal akan bersaing dengan Nelayan Pantura yang memakai Cantrang sedangkan Nelayan Lokal sendiri hanya menggunakan pancin ulur,” jelas Hendri. kamis, (27/2/2020).

Hendri mengatakan, Apalagi mengingat pengoperasian Cantrang hanya dikedalaman air antara 20, 30 sampai 50 meter.

“Tentu mereka akan masuk hingga ke jarak 15 sampai 20 mil dari garis pantai yang juga masih kawasan tangkap Nelayan lokal,” seru Hendri hadapan aksi masa.

Selain itu lanjut Hendri, aksi demo menyampaikan tuntutan dari Nelayan kepada DPRD dan Pemda Natuna.

Adapun tuntutannya adalah pertama menolak Nelayan Pantura yang membawa cantrang, kedua meminta DPRD Natuna terus memperjuangkan penolakan Cantrang sampai ke Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat.

“Kami tidak menolak rencana Pemerintah Pusat mendatangkan Ratusan Kapal Nelayan Pantura di laut kami, tetapi kami menolak alat cantrang yang digunakan oleh nelayan Pantura,” seru Hendri, Koordinator aksi.

Sedangkan Bupati Natuna Hamid Rizal, menanggapi tuntutan yang disampaikan ketua ANNA, Bupati dengan tegas menolak akan hadirnya alat tangkap Cantrang di Laut Natuna.

Bukan tanpa alasan, menurutnya kehadiran Cantran akan merusak Ekosistem laut dan juga akan merusak kearifan lokal.

Apalagi perekonomian masyarakat Natuna mayoritas adalah laut tentu melestariakan dan menjaga laut adalah hal wajib bagi seluruh Nelayan dan stakeholder terkait.

“Disini kita berbicara tentang anak cucu kita kedepannya, jika laut sudah rusak apalagi yang bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak sedangkan 99 persen wilayah Natuna adalah Laut,” terang Hamid.

Lanjut Hamid, sebagai tindak lanjut dari Audensi yang kita laksanakan ini kami Pemda dan DPRD Natuna akan menyurati Menkopulhukam untuk melakukan Audensi secara langsung dengan mengajak Ketua DPRD dan beberapa anggota serta perwakilan dari Nelayan Natuna.

“Semoga surat kita di terima oleh Kementrian Politik Hukum dan Keamanan dan tembus langsung ke presiden, apa menjadi harapan bersama,” sebut Bupati Hamid. (Rky)

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI