Telah Terbit Permenkes Tentang Pedoman Pembatasan Skala Besar, Simak Pasal 2, 8 dan 16

60
Achmad Yurianto Jubir Penanganan Covid 19 Indonesia. Fpto BNPB

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dalam rangka percepatan penanganan pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Permenkes itu telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020 kemarin.

“Sudah jadi (permenkes yang jadi protokol pedoman),” kata Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (4/4/2020).

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoro mengungkap, Permenkes ini ditandatangani Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang ditetapkan pada 3 April 2020. “Permenkes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” ucapnya Republika.co.id.

Berdasarkan salinan Permenkes yang diterima Republika.co.id, ada 19 pasal dalam permenkes ini.

Pasal 1
Definisi PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, hingga Pemerintah Daerah sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2
Kriteria penetapan PSBB yaitu jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

Pasal 3
Menteri kesehatan yang menetapkan status tersebut dan kepala daerah yang mengajukan permohonan.

Pasal 4
Kepala daerah yang mengajukan permohonan PSBB harus disertai dengan data seperti peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu; dan kejadian transmisi lokal.

Pasal 5
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu.

Pasal 6
Mengenai permohonan PSBB mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Menteri yang membentuk tim.

Pasal 8
Menteri menetapkan PSBB di wilayah tertentu paling lama dua hari setelah pengajuan permohonan.

Pasal 9
Penetapan PSBB berdasarkan kriteria yang ditetapkan di pasal empat.

Pasal 10
Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka menteri dapat mencabut penetapan PSBB.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan PSBB diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran permenkes ini.

Pasal 12
PSBB yang telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pasal 13
Mengenai pelaksanaan PSBB.

Pasal 14
Tentang pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Kemudian Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PSBB di masing-masing wilayahnya. Kemudian pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 17
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, gubernur/bupati/ wali kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18
Tentang dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir pasal 19
Mengenai Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.(*)

Sumber : Republika.co.id

Komentar Anda

FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI BBK MURAH