Jangan Pulang Dulu, Bantuan Pemda Anambas Diluar Pulau Disalurkan ke Rekening Warga

555

Wartakepri.co id, Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama FKPD Kabupaten Kepulauan Anambas lakukan Rapat Koordinasi tentang Rencana Pelayaran Ferry MV. VOC Batavia Rute Tanjungpinang Letung Tarempa PP, di Ruang rapat Kantor Bupati Anambas.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Abdul Haris.SH dan di dampingi oleh Hasnidar Ketua DPRD Anambas dan Wan Zuhendra Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, serta di hadiri oleh Sahtiar.SH.MM Sekda Anambas, Perwakilan Danlanal Tarempa, Perwakilan Kapolres Anambas, Danlanudal Matak serta FKPD se Kabupaten Kepulauan Anambas.

Didalam rapat tersebut dibahas terkait Pemda Anambas yang menghimbau masyarakat dan para mahasiswa yang berada di luar kepulauan Anambas untuk mengurungkan niatnya untuk kembali ke Anambas.

“Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan aparatur desa yang menolak kehadiran kapal  cepat yang rencananya akan berlayar pada 18 Mei 2020 mendatang dari Tanjungpinang menuju Letung-Tarempa PP,” sebutnya.

Diungkapkannya, sesuai keputusan rapat dengan Tim Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 dan Instansi Vertikal, kita meminta penundaan pelayaran transportasi laut khususnya pembawa penumpang.

Haris mengakui, dasar penundaan pelayaran transportasi laut khususnya pembawa penumpang yaitu instruksi Pemerintah Pusat, yang mengimbau masyarakat tidak mudik demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, banyak warga Anambas yang khawatir, apabila kapal cepat itu berlayar membawa penumpang, tidak tertutup kemungkinan virus tersebut juga ikut ke Anambas.

“Itu yang menjadi kekhawatiran warga, apalagi saat ini banyak kasus positif Covid-19 tetapi tidak ada gejala (OTG). Daripada mengorbankan ribuan warga kita, lebih baik masyarakat maupun mahasiswa yang ada di Tanjungpinang mengurungkan niatnya untuk kembali ke Anambas. Kami berharap agar masyarakat dan mahasiswa bisa memaklumi kondisi saat ini yang masih pandemi. Kalau pandemi ini sudah reda, tak akan mungkin masyarakat maupun mahasiswa itu dilarang mudik,” jelasnya.

Haris menambahkan, untuk solusi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang berada di Tanjungpinang, Pemda memutuskan akan memberikan bantuan tunai.

“Ini wujud perhatian atau kepedulian Pemda. Kita tidak bisa membantu kebutuhan sehari-hari selama disana, tetapi kita menyalurkan bantuan untuk meringankan beban mahasiswa dan masyarakat,” ucapnya.

Untuk besaran bantuan tunai tersebut disepakati Rp 450.000 per orang. “Kita akan alokasikan dari APBD untuk bantuan ini, dan kami juga akan mencari regulasi untuk penyalurannya, agar tidak menyimpang dari aturan,” ucap Haris.

Sementara Perwakilan Mahasiswa yang berada di Tanjungpinang, Udin mengakui, pihaknya tetap mematuhi kebijakan pemerintah. Namun yang dibutuhkan mahasiswa saat ini yaitu wujud perhatian.

“Apapun kebijakan pemerintah tetap kami patuhi, namun kami butuh perhatian. Karena masalah mahasiswa di Tanjungpinang saat ini yaitu ekonomi,” jelasnya. (Rama)

DEWAN PERS WARTAKEPRI

FANINDO

FANINDO

PKP HIMALAYA