PPDB SMA Selalu Bermasalah, Wirya Putra Silalahi Sarankan Gubernur Kepri Evaluasi Kinerja Pejabat di Dinas Pendidikan

305
Wirya Putra Sar Silalahi

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Permasalahan pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) terus menjadi persoalan setiap tahunnya dengan penerimaan khususnya untuk tingkat SMA di Kepulauan Riau, hingga Kini belum bisa teratasi.

Menanggapi hal tersebut, membuat Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wirya Putra Sar Silalahi marah besar. Menurutnya, setiap tahunnya selalu terdengar masalah dengan tidak terimanya di sekolah dengan alasan kekurangan lokal maka sekolah membatasi penerimaannya.

” Namun, fakta dilapangan setiap tahun persoalannya selalu sama, kekurangan daya tampung SMA. Seharusnya Dinas Pendidikan ada solusi agar ini bisa dipercepat pembangunan SMA baru. Ditambah lagi, alokasi anggaran untuk pembangunan SMA baru itu, sangat kecil hanya berkisar Rp 1 milar per sekolah pertahun,”kata Wirya Putra Sar Silalahi Jumat (17/72020) saat ditemui seputaran Batam Centre.

Wirya menyebut bahwa, besaran dana untuk membangun 1 SMA dengan lengkap, diperkirakan butuh dana sekitar Rp 10 milar di luar biaya lahan dan pematangannya. Jika dibayangkan dengan anggaran tersebut, berapa tahun akan selesai satu SMA, kalau tidak salah 10 tahun.

“Sementara banyak anggaran dialokasi untuk hal-hal yang kurang penting, lebih baik anggaran kepada pembagunan lokal untuk sekolah saja,” tegas Wirya.

Sementara itu, jika kita mengacu pada amanat UUD 1945 padal 31, ayat 4, dimana anggaran pendidikan itu besarannya 20 persen, baik di tingkat APBN maupun APBD.

“Kalau itu diterapkan oleh pemerintah Provinsi Kepri, dengan niat yang sungguh-sungguh, maka seharusnya tidak ada lagi masalah PPDB di Kepri ini,”ungkap Wirya.

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan, untuk anggaran 20 persen ini dianggarkan pada setiap tingkatan, dengan rincian baik itu APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkat kota/kabupaten.

Namun, tambah Wirya, ternyata selama ini Pemprov Kepri selalu menghitung DAK maupun DAU yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk anggaran pendidikan di APBD provinsi.

“Sehingga alokasi APBD Kepri untuk pendidikan selalu sangat kecil, jauh di bawah 20 persen,”pungkasnya.

Nah, ini juga disebabkan rendahnya pemahaman pinak Dinas Pendidikan Kepri terhadap TAPD provinsi. Sehingga menurut kami, Gubernur Kepri seharusnya mencopot pejabat pejabat di Disdik Kepri dan mengganti dengan orang yang lebih mampu memperjuangkan ini.(*)

Tulisan:Taufik Chaniago

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PKPONLINE PKP DREAMLAND