Suhajar Diantoro Sosialisasikan Rancangan Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024

131

WartaKepri.co.id, JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, mensosialisasikan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020-2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Suhajar pada saat menjadi narasumber pada Rakornas Bappenas dengan tema ‘Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan Negara, Perdesaan, dan Transmigrasi’, melalui zoom meeting, Rabu (6/8/2020).

“Pada kesempatan ini kami mensosialisasikan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) 2020-2024, Fokus Renduk PBWN-KP BNPP ialah mewujudkan visi Bapak Presiden di perbatasan negara, yaitu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” ujar Suhajar dalam laporannya.

Suhajar menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut BNPP mencanangkan beberapa arah strategis seperti Penyelesaian tujuh segmen batas RI-Malaysia, satu Unsurveyed dan dua Unresolved Segmen RI-RDTL dan Perapatan Pilar RI-PNG.

Komitmen meningkatkan manajemen pengelolaan dan meneruskan pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada lima tahun mendatang. Dimana saat ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat anggota BNPP telah terbangun delapan PLBN, dan 10 PLBN lainnya masih dalam proses pembangunan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 serta delapan PLBN tambahan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut Suhajar mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut BNPP mencanangkan beberapa arah strategis lain seperti pembangunan sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan melalui pengembangan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dimana tiga dari enam PKSN Major Project (Aruk, Motaain dan Skouw) sesuai arahan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri telah disiapkan rencana pengembangannya pada tahun ini dan selanjutnya secara bertahap akan diteruskan pada 15 PKSN lainnya hingga akhir 2024.

Pembangunan infrastruktur pembuka keterpencilan dan layanan dasar yang lebih merata serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal di 222 Kecamatan Lokpri. Pembangunan sarpras Pertahanan Keamanan (Hankam) di 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak berpenduduk.

“Kami juga menyampaikan bahwa memutus mata-rantai kemiskinan di daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan bukan hal mudah, diperlukan komitmen kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan fokus menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga selain pembangunan infrastruktur fisik diperlukan juga upaya pemberdayaan masyarakat. Karena pada hakikatnya pembangunan yang baik adalah membangun masyarakat menuju masyarakat pembangunan,” pungkasnya.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam acara ini Deputi Pengembangan Regional Bappenas; Kepala BPIW Kementerian PUPR; Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT; Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kemendes PDTT; serta Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT.

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PKPONLINE PKP DREAMLAND