Gubernur Lemhanas Menilai Isu Bahaya Komunisme Setiap 30 September Sengaja Dihembuskan untuk Kepentingan Politik

300
Gubernur Lemhanas Letjen Agus Agus Widjojo

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo menilai isu bahaya komunisme yang muncul setiap menjelang 30 September sengaja diembuskan untuk kepentingan politik.

Menurut Agus Widjojo berbagai berita yang cenderung lepas kendali melalui media sosial justru menguras waktu, tenaga, dan pikiran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional.

“Terasa sekali bahwa apabila suatu postingan dalam media sosial yang bernada provokatif, direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak akan ada habisnya berujung,” kata Agus dalam Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9/2020) dalam aplikasi Zoom.

Menurut Agus diperlukan pendekatan untuk mengakhiri polemik terkait persoalan isu tersebut. Jika tidak, kata dia, dapat menyebabkan generasi penerus tidak mampu memberikan sumbangan terbaik untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dia berpendapat bahwa generasi penerus perlu mencari gagasan yang memberikan solusi untuk menyongsong masa depan bangsa. Yakni mampu berdamai dengan masa lalu serta membangun keadaban baru dengan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memelihara dan menjaga politik pada ruang dan salurannya, karena apabila keluar dari ruang dan saluran maka akan terjadi proses politisasi,” tutur Agus.

Baginya, politisasi akan menyebabkan kontaminasi pada suatu bidang seperti sejarah atau profesionalitas suatu lembaga. “Kiranya arah baru yang konstruktif dan futuristik seperti inilah yang diperlukan sebagai perspektif bahwa dengan meninggalkan keterikatan kita dengan trauma masa lalu bangsa,” ujar Gubernur Lemhanas.

Hadir narasumber lainnya yakni Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, Direktur Eksekutif LKIP Eduard Lemanto, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi, dan moderator Frederik Bios.

Pembahasan dari Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid membahas mengenai dimensi internasional di tahun 1965. Hamid memaparkan ada 8 versi terkait kudeta pada 30 September 1965, selain versi yang dibuatkan filmnya oleh Soeharto zaman orde baru. Penelitian dan diskusi dari negara luar, menyampaikan versi adanya perpecahan di kubu angkatan darat, dan perpecahan angkatan darat dengan PKI, sampai ada versi keterlibatan operasi intelijen asing seperti Amerika, Inggris yang tujuan adalah ingin berinvestasi di Indonesia.

” Dari berbagai versi itu, maka diperlukan penelitian para akademisi untuk melihat dan juga mempertimbangkan Hak Azazi Manusia, yang pada waktu itu ada berbagai pihak yang menjadi korban,” papar Hamid.

Sementara itu, dari sejumlah penelitian ada menjelaskan operasi intelijen Amerika dan Inggris yang terhalang untuk berinvestasi minyak dan perkebunan di Sumatera, oleh presiden Soekarno.

Hamid, juga menerangkan peran DwiKora yang digerakan oleh Soekarno, terhadap perannya agresi ke Malaysia dan Singapura.

Diakhir diskusi, Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie menyampaikan diskusi ini tujuannya bukan untuk mengubah sejarah, atau menambah sejarah.(*)

Sumber : Tempo/Tribun
Editor : Dedy Suwadha

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN