Kemenkumham RI Yasonna Laoly Tolak Hasil Kepengurusan KLB Demokrat Moeldoko

PKP Online

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak usulan kepengurusan KLB Demokrat. Penolakan diantaranya, peserta KLB tidak dapat menunjukan surat dukungan dari Ketua DPD dan DPC Demokrat di Daerah.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/03/2021).

Dipaparkan Yasonna, dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Kemenkuham masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.

Dikutip dari Tempo, beberapa politikus partai berlambang bintang mercy tersebut menggalang KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret 2021. Hasil kongres memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum.

BACA JUGA Ketua DPC Demokrat Karimun Dipecat, Supriadi Sebut KLB Menunjukkan Berpolitik Tidak Mendidik

Dalam beberapa kesempatan, Moeldoko menolak disebut merebut Demokrat. Ia mengatakan tidak pernah mengemis jabatan. “Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan, apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan,” katanya.

Menurut Moeldoko, dia konsisten dan rela mempertaruhkan diri untuk membela Pancasila dan Merah Putih. Dia mengatakan bakal berdiri untuk memimpin meruntuhkan siapa pun yang berusah merusak ke-Indonesiaan.

“Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih,” ucap Moeldoko soal tudingan merebut partai lewat KLB Demokrat.(*)

Editor : Dedy Suwadha

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel