Fraksi Golkar di DPRD Batam Ingatkan Walikota Memilih Pembantu Kredibel dan Berintegritas

Fraksi Golkar Yunus Muda dan Hendra Asman
Fraksi Golkar Yunus Muda dan Hendra Asman

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Partai Golkar mengingatkan Walikota dan Wakil Walikota Batam Muhamad Rudi dan Amsakar Achmad agar memilih “pembantunya” yang kredibel dan berintegritas, untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.

Karena, Partai Golkar menilai Pemerintah Kota Batam yang dipimpin Rudi–Amsakar pada periode sebelumnya, sejumlah kepala OPD yang terjerat masalah hukum.

PKP EXPO

Ketua Fraksi Golkar di DPRD Batam Hendra Asman melihat pada massa pertama jabatan Rudi – Amsakar sejumlah staf dan pejabat OPD Pemko yang terjerat masalah hukum.

Hendra menyebutkan bahwa Partai Golkar sebagai partai pengusung tidak akan tinggal diam demi kepentingan masyarakat Batam khususnya.

” Walikota dan Wakil Walikota Batam harus memilih dan menempatkan orang yang bisa bekerja dan benar-benar bersih sehingga penuh komitmen dalam membantu menjalankan roda pemeritahan,” tuturnya.

BACA JUGA Jumat Barokah, Golkar Kepri Bagikan 1000 Paket Sajadah dan Sarung di Sumenep Madura

Di tempat sama, Ketua DPD II Partai Golkar Batam Yunus Muda mengatakan, sebaiknya Rudi dan Amsakar terus mengevaluasi calon yang akan dipilih untuk menjabat sebagai kepala dinas dilingkungan Pemko Batam.

“Kami sebagai partai pengusung akan terus mengingatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam menunjuk para pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Batam. Karena, pada periode sebelumnya terbukti ada sejumlah kepala OPD yang terjerat masalah hukum,” katanya.

Sekertaris Golkar Batam Joko Mulyono menambahkan, mengapa Golkar vokal dalam mengawal roda pemerintahan, supaya pemimpin yang terpilih dapat menjalankan program prioritas demi kepentingan masyarakat tanpa mementingkan kelompok atau golongan tertentu.

“Pada periode pertama banyak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga banyak program yang terkendala akibat sejumlah pimpinan OPS yang diperiksa terkait kasus hukum,” terangnya.

“Dalam pemerintahan yang bersih tentu akan melahirkan gagasan dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sehingga, pemulihan ekonomi dapat dengan cepat terlaksanakan,” pungkasnya.(rilis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24