Presiden Jokowi Diminta Batalkan PON XX Oktober 2021 di Papua, Ini Alasannya

7
PON XX Papua Oktober 2021
PON XX Papua Oktober 2021. Foto RRI

WARTAKEPRI.co.id – Tentara Nasional Indonesia mengirim 400 prajurit dari Pasukan Setan untuk mengamankan situasi di Papua. Pengerahan pasukan tersebut dilakukan setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ditetapkan pemerintah sebagai organisasi teroris.

Pasukan Setan merupakan personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah untuk memberantas KKB di Bumi Cendrawasih.

“Bahwa turunnya Pasukan Setan adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi KKB di Papua. Hal itu juga senada dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menetapkan KKB sebagai kelompok teroris,” kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, Kamis, 6 Mei 2021.

Namun di sisi lain, kedatangan Pasukan Setan di Tanah Papua dapat mengancam keselamatan atlet yang akan berlaga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021.

Para atlet terbaik Tanah Air tersebut akan bertanding di empat kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON 2021, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

BACA JUGA Pengurus KONI Kepri Ngadu Masalah Biaya dan Persiapan PON Papua ke Gubernur Kepri

“DPP KNPI meminta pemerintah dan Presiden Jokowi untuk membatalkan penyelenggaraan PON di Papua,” katanya.

Alasan permintaan untuk membatalkan PON XX, kata Haris, dikarenakan negara sudah menurunkan Pasukan Setan untuk memberantas kelompok teroris di Papua. Sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan atlet dan masyarakat.

“Demi keselamatan atlet, suporter dan masyarakat yang menghadiri perhelatan PON ke XX tahun 2021 di tanah Papua maka Presiden Jokowi harus membatalkannya segera,” katanya.

Keamanan menjadi isu besar jelang PON Papua 2021 setelah terjadinya konflik bersenjata antara KKB dan aparat TNI-Polri di Papua. Bahkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, gugur setelah terlibat baku tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu, 25 April 2021.

Tidak lama kemudian, pemerintah menetapkan bahwa KKB di Papua merupakan kelompok organisasi teroris. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penetapan status teroris itu lantaran kelompok bersenjata tersebut dianggap semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban dari warga sipil.(*)

Sumber : Viva.co.id

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM