Pandangan Umum Fraksi DPRD Lingga Terhadap 3 Ranperda dalam Rapat Paripurna

554
Pandangan Umum Fraksi DPRD Lingga Terhadap 3 Ranperda dalam Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – DPRD Kabupaten Lingga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap beberapa Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Wartakepri, berikut pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lingga terhadap beberapa Ranperda yang disampaikan Bupati Lingga;

Fraksi NasDem

Honda Capella

1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, fraksi NasDem menyarankan agar pemerintah daerah perlu mengkoordinasikan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program melibatkan OPD.

Intinya, Ranperda CSR ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan CSR, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan memperkuat pengaturan CSR itu sendiri.

2. Ranperda Pemekaran Desa harus merespon keinginan masyarakat di wilayahnya terkait pemekaran desa maupun pembentukan kelurahan. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud komitmen politik dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi.

3. Ranperda Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan adanya kajian dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap Ranperda tersebut, yang mana perubahannya menitikberatkan pada peningkatan tarif retribusi itu sendiri, tentu kami setuju dan mendukung akan keinginan tersebut dengan tetap mengedepankan azaz proporsionallitas dan transparansi.

Fraksi Golkar

1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, kami fraksi partai Golkar menyambut baik Ranperda ini namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai berikut;

a. Peran pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggungjawab sosail dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program yang melibatkan OPD,
b. Kajian terhadap kebutuhan, perencanaan program, pengapilkasian, evaluasi dan tindak lanjut,
c. Agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Ranperda tentang Pemekaran Desa fraksi partai Golkar pada prinsipnya mendukung pemekaran 7 desa di 6 kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengembangan wilayah, maupun untuk kebijakan politis lainnya.

3. Ranperda Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam hal ini fraksi partai Golkar menyambut baik, namun demikian perlu kami sampaikan berhubungan dengan perubahan ketentuan peraturan daerah kabupaten Lingga ini harus dilandasi atas pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di atas peraturan daerah.

Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa

1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kami sangat menyetujui pembahasan lebih lanjut atas Perda tersebut. Bahwa harus diyakinkan pada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lingga regulasi ini keberadaannya untuk memberikan perlindungan seadilnya kepada perusahaan, masyarakat dan pemerintah agar terjalin kebersamaan, keadilan dan keterbukaan.

2. Panperda tentang Pemekaran Desa
kami dari fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa menyetujui pembahasan lanjutan atas Ranperda tentang Pemekaran Desa serta mengapresisai kinerja Bupati beserta jajarannya, serta diharapkan Ranperda tersebut secepatnya disahkan menjadi Perda agar menjadi payung hukum dalam laksana desa baru.

3. Ranperda Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kami fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa menyetujui pembahasan lebih lanjut atas Ranperda tersebut, serta diharapkan bisa menjadi solusi untuk terus meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Lingga.

Fraksi Keadilan Pembangunan

1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus diyakinkan pada perusahaan yang akan berinvestasi bahwa regulasi ini memberikan perlindungan kepada perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah agar terjalin kebersamaan, keadilan dan keterbukaan. Kami mengusulkan pembentukan dewan pengawas sangat diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan.

2. Ranperda Pemekaran Desa diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

3. Dengan diubahnya Ranperda tersebut diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Lingga dan menertibkan tata kelola dalam pengurusan izin tertentu, serta pemerintah lebih teliti dan hati-hati dalam menyampaikan poin-poin Ranperda mengingat Ranperda tersebut akan berdampak tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Selasa (15/2/2022), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga, serta dihadiri oleh Bupati Lingga, OPD, Camat, Lurah, Desa dan BPD se-Kabupaten Lingga. (r/ravi)

FANINDO