Ancam Nelayan Lokal, Wakil Bupati Lingga Gandeng PSDKP Tertibkan Alat Tangkap Nelayan Asing

Wakil Bupati Lingga
Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy (kanan), bersama Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksda TNI Adin Nurawaludin, Jumat (12/8/2022)

HARRIS BARELANG

LINGGA – Nelayan asing diduga melakukan penangkapan ikan dengan armada kapal besar menggunakan alat tangkap yang tak sesuai aturan di perairan Lingga, Kepulauan Riau. Aktifitas ini turut mengganggu perekonomian nelayan lokal, karena semakin susah mendapat ikan.

Persoalan ini jadi perhatian Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy, Neko menggandeng Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan penertiban.

“Kondisi tersebut harus mendapat perhatian, karena dengan adanya akifitas nelayan luar tersebut, nelayan lokal kita jadi semakin sulit untuk mendapatkan ikan di wilayah lautnya sendiri,” ujar Neko Wesha Pawelloy, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Neko mengatakan, tujuan dirinya menggandeng PSDKP tersebut, karena diduga nelayan luar tersebut telah melanggar beberapa aturan baik itu tentang alat tangkap yang boleh atau tidak boleh digunakan, hingga jarak tangkap yang tidak boleh dilanggar.

“Dan ini otomatis akan menganggu perekonomian nelayan lokal, karena semakin sulit mendapatkan ikan,” jelas dia.

Kehadiran Wakil Bupati Lingga tersebut, disambut baik oleh Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksda TNI Adin Nurawaludin, menurutnya sudah menjadi tugas dari PSDKP melindungi nelayan kecil dan mengawasi penggunaan alat tangkap menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

“PSDKP akan membantu melakukan pengawasan dan akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lingga serta nelayan setempat, untuk dapat menindak tindakan nelayan yang merugikan nelayan lokal,” ungkapnya.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Adapun salah satu pointnya yaitu mengatur tentang jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada aturan mainnya, alat tangkap ini boleh dimana saja, di jalur berapa, ukuran selektivitasnya bagaimana, itu yang akan menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan,” ujarnya. (*)

Laporan: Ravi
Editor: Yusuf Riadi

FANINDO

Honda Capella