Polemik KM Sea Tanker II di Perairan Batam Jadi Perhatian Internasional

Polemik KM Sea Tanker II di Perairan Batam Jadi Perhatian Internasional
Kuasa hukum Mr Lim Shifa Owner MT Sea Tanker II, Dr. Fadlan (tengah), didampingi Mr Eric (kiri) kuasa Owner MT Sea Tanker II, dan salah satu advokat di Kantor Andi Fadlan Law and Firm, saat konferensi pers, Senin (14/11/2022) sore.

BATAM – Kuasa hukum Owner Kapal MT Sea Tanker II, Dr. Fadlan mengatakan polemik kepemilikan Kapal Motor Tanker (MT) Sea Tanker II di Perairan Batam Indonesia, jadi perhatian internasional.

Pasalnya kapal Sea Tanker II milik warga Singapura yang berada dalam penyelidikan Polda Kepri sebagai alat bukti, berpindah (bergerak) dari Galangan milik PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS) di Punggur, kota Batam, menuju Tanjung Perak Surabaya.

Fadlan menyampaikan, pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Kepri dengan Nomor: B 334 / 10 / 2022 / Reskrimum tanggal 24 Oktober 2022.

Surat SP2HP diberikan oleh Penyidik Reskrimum Polda Kepri berisi bahwa laporan yang pernah dimasukkan pihaknya ke Polda Kepri dengan Nomor: LP B / 48 / 4 – 2022 SPKT Kepri tanggal 29 April 2022, bukanlah merupakan Tindak Pidana. Dan juga, silahkan menempuh upaya hukum lainnya.

“Berdasarkan SP2HP terakhir, kami tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar dari Penyidik Polda Kepri berdasarkan gelar yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2022, bahwa bukan merupakan Tindak Pidana,” ucap Dr Fadlan saat konferensi pers di Kantor Hukum Andi Fadlan & Partners, Senin (14/11/2022).

Ia menyebutkan, setelah pihaknya menerima SP2HP, koordinasi langsung dilakukan dengan pemilik kapal yakni Mr Lim Siva yang berada di Singapura dan juga perwakilan owners di Batam, Mr Erik.

Sebagai Kuasa Hukum, pihaknya diminta untuk mempertanyakan kembali kepada Penyidik Polda Kepri, atas dasar keluarnya surat SP2HP tersebut.

“Kami juga sudah mengirimkan surat pada 28 Oktober 2022, kami meminta permintaan Gelar Perkara Khusus atas LP yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Permintaan itu hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Polda Kepri,” sebutnya.

Disampaikannya, pemilik kapal melihat kondisi ini melaporkan hal itu ke Singapore Police Force, karena pada 5 November 2022, Kapal Sea Tanker II yang menjadi alat bukti bergerak dari galangan BBS di Batam menuju ke Tanjung Perak Surabaya.

“Pada saat Mr Lim membuat laporan ke Singapore Police Force, dia memberikan penjelasan bahwa kapal yang berada di galangan BBS, dibawa keluar dari Batam oleh Togu Hamonangan Simanjuntak,” imbuhnya.

“Atas dasar itulah klien kami tidak puas. Dan, hal itu menjadi alasan baginya untuk melaporkan ke Singapore Police Force (Kepolisian Negara Singapura) tertanggal 5 November 2022,” jelasnya.

Jadi Perhatian Kedua Negara

Kuasa hukum Owner Kapal MT Sea Tanker II, Dr. Fadlan menurut pandangannya polemik kepemilikan Kapal Sea Tanker II ini sudah melibatkan kedua negara yakni Indonesia dan Singapura dalam hal penegakan hukum.

“Adanya kasus ini membuka kejelasan tentang kejahatan internasional. Menurut kami kasus ini memang harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Masih menurut Dr Fadlan, guna mendorong proses mengapa Polda Kepri melakukan gelar perkara, dan juga memutuskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam laporan yang dibuat.

Pada tanggal 11 November 2022 melalui surat Nomor: 054 / AFNT / Penjelasan Hukum / L / 11 / Tahun 2022, mengirimkan surat secara resmi kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk perlindungan hukum atas proses penyelidikan yang objektif, transparan dan akuntabel atas laporan yang telah dibuat di Polda Kepri.

Selain itu, laporan yang ditujukan ke Kapolri tersebut untuk menjaga marwah dan juga menjaga proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Artinya, bukan tidak mungkin kedepan dalam proses penegakan hukum ada koordinasi antara Kepolisian Negara Singapura dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

“Informasi awal ini perlu kami sampaikan kepada Mabes Polri, agar permasalahan Sea Tanker ini memiliki titik terang yang jelas,” ungkapnya.

Surat yang sama juga dikirimkan ke 22 instansi di Indonesia, yang menurut pihaknya terlibat, serta bisa dikatakan bagian daripada proses lahirnya sebuah keputusan tertentu.

Kenapa berbagai upaya itu dilakukan, karena Owners Kapal Sea Tanker, Mr Lim menangkap hak-haknya tidak dilindungi di Indonesia. Dia merasa ada kekhawatiran dan keraguan sehingga dia mengadu kepada institusi penegak hukum di negaranya, atas situasi yang dialaminya di negara Indonesia.

“Kami berharap kasus ini bisa diungkap kembali agar lebih objektif dan lebih trasparan demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan profesional,” pungkasnya. (*)

FANINDO

Honda Capella