WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah daerah Kabupaten Karimun terus menggesa pembangunan infrastruktur, yang menjadi prioritas utama pada 14 Kecamatan yang tersebar.
Salah satunya fokus pada Kecamatan Selat Gelam yang berada di Pulau Parit hasil pemekaran dari Kecamatan Karimun.
Wilayah hasil pemekaran daerah tersebut akan mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 21,9 miliar pada tahun 2023 ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim saat melakukan Safari Ramadhan, Selasa (4/4/2023).
Kecamatan Selat Gelam sendiri saat ini mencakup 3 wilayah administratif, yaitu diantaranya Desa Selat Mendaun dan Desa Tulang serta Desa Parit.
“Dana tersebut dipastikan sebagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah pemekaran Kecamatan Karimun pada tahun 2023 ini,” terang Anwar.
Bantuan keuangan itu kata Anwar sekaligus sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan.
“Mengharapkan kucuran dana Rp 21,9 miliar tersebut dapat memberikan dampak percepatan pembangunan dalam kegiatan pada tahun 2023 ini,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya akan terus mendorong langkah maju diseluruh bidang, baik ekonomi, agama, sosial dan budaya di wilayah tersebut.
“Sebagai upaya terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang berlandaskan iman dan taqwa,” paparnya.
Untuk itu, kata Anwar dalam membangun Kabupaten Karimun ini merupakan tanggungjawab bersama dalam keharmonisan bermasyarakat.
“Sebab pemerintah Kabupaten Karimun sendiri tidak akan mampu membangun tanpa adanya dukungan serta do’a dari masyarakat,” sebut Anwar.
Dengan demikian, kata pria asli dari pulau Parit tersebut, melalui alokasi anggaran di tahun ini, pihaknya memastikan infrastruktur jalan pada ketiga wilayah tersebut akan semakin berkembang dengan pesat.
Selain membantu sarana dan prasarana pembangunan Desa, kata Anwar juga meningkatkan gotong-royong karena dalam pembangunan diarahkan secara padat karya.
“Diarahkan untuk menggunakan tenaga kerja dari warga setempat dan tenaga ahli yang memang keahliannya. Sehingga mampu menjaga kualitas pembangunan. Jadi kita memikirkan warga tempatan tapi kualitas pembangunan tetap harus terjaga,” tandasnya.(Aman)
