WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan maju pesat dan berkembang jika perluasan runway Bandar Udara (Bandara) Raja Haji Abdullah (RHA) segera terealisasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Calon Gubernur Kepulauan Riau, nomor urut 1 Ansar Ahmad dihadapan ribuan simpatisan dan kader PKB, saat menghadiri deklarasi dan dukungan Calon Gubernur Kepulauan Riau 2025-20230, di Ballroom Hotel Aston Tanjungbalai Karimun.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya semaksimal mungkin, memperluas landasan pacu (runway) Bandara Raja Haji Abdullah, sehingga memberikan dampak besar bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Karimun,” ujar Ansar, Minggu (13/10/2024).
“Dengan adanya perluasan landasan pacu bandara ini, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambah Ansar.
Mantan Bupati Bintan 2 periode ini menyebut, landasan pacu bandara RHA yang semula 1600 meter kini menjadi 1800 meter.
“Pembebasan lahannya menunggu Rp 20 miliar, dan itu dananya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kita juga dapat menambah lagi 200 meter runway menjadi 2000 meter, sehingga pesawat besar dapat mendarat,” tutur Ansar.
Untuk itu pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat Karimun, salah satunya Nurdin Basirun dan juga Kepala Bandara RHA.
“Progam Kementerian Perhubungan sudah menganggarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 123 miliar pada tahun 2024 ini untuk menambah runway 200 meter.
Dimana menurut Ansar SBSN sendiri merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai pembangunan proyek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya sektor yang dibiayai SBSN adalah perhubungan.
“Akan tetapi terdapat beberapa kendala, salah satunya terkait pembebasan lahan dan harus segera dituntaskan karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan, karena itu merupakan kawasan hutan lindung,” pungkasnya.
Untuk itu kata Ansar pihaknya tidak bisa membebaskan lahan tersebut, akan tetapi dapat memberikan sagu hati.
“Oleh karena itu sudah dibahas dan digodok bersama Nurdin Basirun di kedai kopi saja. Biasanya pejabat seperti Bupati dan Gubernur yang mau menyelesaikan permasalahan di kedai-kedai kopi mudah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” tandasnya.
