WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami pengurangan drastis.
Situasi ini membuat para Kepala Desa (Kades) kesulitan mengelola operasional desa, apalagi masih adanya tunda salur dana dari tahun 2025 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karimun telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Karimun dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Rabu, 3 Desember 2025.
Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, mengungkapkan bahwa, alokasi ADD untuk tahun 2026 hanya dianggarkan senilai Rp 40 miliar saja.
“Tahun 2026 untuk ADD itu dianggarkan hanya 40 miliar rupiah, berkurang sekitar 19 miliar rupiah dibanding tahun ini,” kata Rafiza.
“Pengurangan signifikan ini disebabkan oleh adanya pengurangan Dana Transfer Umum (DTU) ke Daerah dari Pemerintah Pusat,” tambah Rafiza.
Rafiza menjelaskan, secara aturan, 10 persen dari alokasi APBD wajib dialokasikan untuk ADD.
“Sehingga berkurangnya DTU secara otomatis mengurangi seluruh pembiayaan operasional desa,” pungkasnya.
Ia berujar, untuk mengatasi dampak pengurangan ADD, Apdesi mengusulkan agar pemerintah desa diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Meskipun demikian, DPRD bersama Dinas PMD akan terlebih dahulu mempelajari pola BKK ini,” imbuhnya.
Rafiza memastikan bahwa, BKK belum dapat diberikan pada awal tahun 2026. Namun, ia menambahkan, adanya tunda salur ADD tahun 2025 yang akan dicairkan pada 2026 mendatang.
“Berdasarkan estimasi Dinas PMD, diharapkan penghasilan atau gaji kepala desa tidak akan berkurang,” tandasnya.(Junizar)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
