TANJUNGPINANG – Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan budidaya udang vaname sebagai sektor strategis untuk meningkatkan investasi sekaligus memperluas lapangan kerja di Provinsi Kepulauan Riau.
Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IX ke tambak udang vaname di kawasan Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/4/2026). Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IX menilai budidaya udang vaname memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Komoditas ini dinilai unggul karena produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang terus meningkat.
Selain itu, penerapan teknologi budidaya modern seperti sistem intensif dan konsep shrimp estate diyakini mampu mempercepat pertumbuhan investasi di sektor perikanan.
Komisi IX juga menekankan bahwa pengembangan sektor ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek ketenagakerjaan. Budidaya udang vaname dinilai mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal serta meningkatkan kesejahteraan pesisir.
Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, Komisi IX turut menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, termasuk standar keselamatan kerja dan penguatan jaminan sosial bagi pekerja di sektor tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Luki Zaiman Prawira, menyambut baik perhatian dari DPR RI. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan potensi besar sektor perikanan budidaya di daerah.
Menurutnya, Kepri memiliki potensi perikanan mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun yang masih dapat dikembangkan lebih optimal. Udang vaname menjadi salah satu komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi dan prospek besar untuk pasar domestik maupun ekspor.
Dengan letak geografis yang strategis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dinilai memiliki keunggulan sebagai pusat pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Komisi IX berharap kebijakan yang dihasilkan ke depan mampu mendorong investasi berkualitas, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, serta menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai tulang punggung ekonomi daerah. (*)
Sumber : Diskominfo Kepri
