KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Polemik pembelian 3 unit mobil dinas senilai Rp1,9 miliar di lingkungan Pemkab Karimun akhirnya dijawab langsung oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah.
Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan publik dan menuai beragam komentar dari masyarakat.
Pembelian mobil dinas yang bersumber dari APBD 2026 itu bahkan disebut-sebut menjadi sorotan panas di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Iskandarsyah menegaskan, pengadaan kendaraan dinas sebenarnya sudah semestinya dilakukan sejak awal dirinya dilantik bersama Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole pada Februari 2025.
“Kami bukan anti kritik, tapi perlu diketahui juga, seharusnya kendaraan dinas itu sudah disiapkan sejak kami dilantik. Kendaraan lama secara aturan memang berhak diambil pemimpin sebelumnya,” ungkap Iskandarsyah, Jum’at (9/5/2026).
Ia mengaku sengaja menunda pembelian mobil dinas pada tahun 2025 demi fokus pada kondisi keuangan daerah.
Bahkan selama ini, Wakil Bupati disebut menggunakan mobil dinas milik Sekda, sementara dirinya memakai kendaraan lama yang kondisinya sudah rusak.
“Saya sampaikan kepada Pak Rocky, jangan beli dulu mobil dinas. Jadi selama ini kami pakai kendaraan yang ada,” katanya.
Iskandarsyah pun meminta masyarakat melihat kebijakan pemerintah secara menyeluruh.
Ia mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang telah dilakukan pemerintahannya, termasuk pemangkasan anggaran Safari Ramadan.
“Biasanya Safari Ramadan anggarannya sampai Rp650 juta, tahun ini hanya Rp165 juta,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah daerah dalam membayarkan THR tepat waktu serta memastikan insentif pegawai tidak mengalami keterlambatan.
“Kami sadar belum bisa memuaskan semua pihak dalam waktu singkat ini. Tapi kritik yang masuk akan jadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam perdebatan publik. Banyak warga tetap mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas bernilai fantastis tersebut.
Pernyataan Bupati Karimun ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan media sosial.
Sebagian mendukung alasan pengadaan kendaraan dinas demi menunjang kinerja kepala daerah, namun tak sedikit pula yang menilai anggaran miliaran rupiah itu seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
