WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Aktivis perempuan sekaligus pendiri Kekerabatan Keluarga Kepulauan Anambas Kepri (K3A), Anis Anorita, melontarkan kritik tajam terhadap dua kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sorotan itu mengarah pada rencana pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat dan langkah Pemprov mengakses pinjaman daerah senilai Rp400 miliar melalui Bank BJB.
Menurut Anis Anorita, yang juga dikenal sebagai pejuang pembentukan Provinsi Kepri, kedua kebijakan tersebut mencerminkan disorientasi prioritas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
“Kebijakan pemerintah belum tepat pada waktunya. Perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, daya beli tertekan, UMKM terseok. Di saat seperti ini, urgensi membangun monumen harus diuji ulang,” tegasnya. Kamis (14)05/2026).
Pulau Penyengat memang memiliki nilai historis sebagai pusat tamadun Melayu dan literasi. Namun, Anis mempertanyakan apakah pembangunan fisik Tugu Bahasa lebih mendesak dibanding pemulihan ekonomi riil yang menyentuh langsung dapur warga.
Kritik kedua diarahkan pada keputusan Pemprov Kepri menggandeng Bank BJB — BUMD milik Jawa Barat — sebagai kreditur pinjaman daerah Rp400 miliar.
“Ini ironi. Kita punya Bank Riau Kepri Syariah sebagai bank daerah.
Fungsinya untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah sendiri. Mengapa justru dana besar dialirkan ke luar, memberi keuntungan bagi BUMD provinsi lain?” ujarnya.
Langkah ini, kata Anis, patut dibaca sebagai sinyal lemahnya keberpihakan fiskal terhadap ekosistem keuangan lokal. Padahal, penguatan bank daerah adalah instrumen penting untuk memutar roda ekonomi Kepri dari dalam.
K3A menilai Pemprov Kepri terjebak pada politik simbolik, bukan kerja substantif. Tugu boleh jadi penting untuk narasi budaya, tetapi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar: lapangan kerja, harga pangan stabil, dan perlindungan sosial.
“Monumen tidak mengenyangkan perut rakyat. Yang dibutuhkan hari ini adalah kebijakan afirmatif yang menurunkan beban hidup, bukan proyek mercusuar yang menaikkan beban utang,” sindir Anis.
Kerjasama Pinjaman dengan Bank BJB
Dikutip dari laman kepriprov.go.id, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) di Ruang VIP Pelabuhan Punggur, Batam, Kamis (5/3/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama jajaran manajemen Bank BJB. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Bank BJB yang telah mendukung program pembangunan di Provinsi Kepri melalui skema pinjaman daerah.
“Kami mohon doa agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Kepri akan mengawasi pelaksanaannya secara ketat agar seluruh kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” ujar Ansar.
Ansar juga membuka peluang bagi kerja sama yang lebih luas antara Pemprov Kepri dan Bank BJB di masa mendatang, tidak hanya terbatas pada pembiayaan pembangunan, tetapi juga dalam berbagai program penguatan ekonomi daerah.
“Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap dukungan pembiayaan dari Bank BJB dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di daerah,” katanya. (*)
Tulisan Kiriman Yadi
Editor: Dedy Suwadha
