ADVETORIAL
WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – DPRD Karimun memberikan evaluasi sekaligus sejumlah saran kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar mampu meningkatkan kinerja dan mencapai target pendapatan pada tahun 2026.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki DPRD, seluruh BUMD di Kabupaten Karimun belum berhasil memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
“Evaluasi ini kami sampaikan berdasarkan data. Seluruh BUMD masih belum mencapai target pendapatan yang telah disepakati bersama,” ujar Adi, Senin (6/7/2026), seusai menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar).
Ia merinci, tingkat pencapaian target pendapatan masing-masing BUMD masih berada di bawah harapan. BPR Tuah Karimun belum mencapai target, PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) mencapai sekitar 40 persen, Perumda Bumi Berazam sebesar 79 persen, sedangkan Perumda Tirta Mulia Karimun sekitar 58 persen.
“Pergantian direksi yang telah dilakukan sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah. Namun, hasil yang diperoleh hingga akhir tahun 2025 dinilai masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Sebagai bentuk evaluasi, DPRD melalui Badan Anggaran menggelar rapat bersama jajaran BUMD, termasuk pihak rumah sakit terkait BLUD, guna membahas penyebab belum tercapainya target pendapatan sekaligus mencari solusi perbaikan.
“Target pendapatan yang ditetapkan sebenarnya telah disusun berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan disepakati bersama antara BUMD serta Pemerintah Kabupaten Karimun,” ungkapnya.
Sebagai contoh, kata Adi, Perumda Tirta Mulia Karimun yang dalam beberapa tahun terakhir mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar, hanya diberikan target Rp800 juta pada tahun 2025.
“Namun realisasi hingga akhir tahun hanya sekitar Rp460 juta,” katanya.
Hal serupa masih kata Adi, juga terjadi pada Perumda Bumi Berazam yang belum mampu memenuhi target pendapatan sebesar Rp350 juta meskipun angka tersebut disusun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
“DPRD menilai, tidak tercapainya target pendapatan BUMD berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan serta pembiayaan kebutuhan lainnya,” pungkasnya.
Karena itu, DPRD memberikan sejumlah saran kepada seluruh BUMD, di antaranya meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha, memperkuat strategi bisnis, melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen, serta menekan biaya operasional yang dinilai belum efisien.
“Selain itu, kami juga mendorong agar belanja pegawai di lingkungan BUMD dapat dikendalikan melalui langkah-langkah efisiensi, sehingga anggaran perusahaan lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan,” pintanya.
DPRD berharap agar, evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh BUMD di Kabupaten Karimun untuk memperbaiki kinerja.
“Sehingga, target pendapatan tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya. (Adv)
Penulis: Junizar
Editor: Azis
