Home Info PLN Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Jadi Prioritas, PT Saipem Diminta Laporkan Lowongan ke...

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Jadi Prioritas, PT Saipem Diminta Laporkan Lowongan ke Disnakerprind Karimun

Pemkab Karimun terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek FPSO Bahtera Haluan Lestari oleh PT Saipem
Pemkab Karimun terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek FPSO Bahtera Haluan Lestari oleh PT Saipem untuk memastikan masyarakat setempat merasakan manfaat investasi.(Foto: Junizar)
Banner DPRD Batam 2026

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, terus berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal seiring bergulirnya proyek Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Bahtera Haluan Lestari (BHL) yang dikerjakan PT Saipem.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Karimun, Iskandarsyah, agar masyarakat setempat memperoleh manfaat langsung dari masuknya investasi berskala besar.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerprind) Karimun, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Saipem untuk memastikan proses rekrutmen memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Disnakerprind Karimun, Ruffindy Alamsjah, menjelaskan, perusahaan diharapkan menyampaikan seluruh informasi lowongan kerja kepada Disnakerprind agar dapat diteruskan kepada masyarakat, sehingga proses perekrutan berlangsung lebih terbuka dan mudah diakses oleh pencari kerja lokal.

Menurutnya, kewajiban pelaporan lowongan kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 serta Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023, yang mewajibkan perusahaan melaporkan informasi rekrutmen kepada dinas ketenagakerjaan.

“Selain membuka akses informasi, Disnakerprind juga mengimbau masyarakat Karimun untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri,” terang Ruffindy, Sabtu (25/7/2026).

“Sejumlah keahlian yang dinilai memiliki peluang besar di proyek tersebut antara lain welder 4G, 5G, dan 6G, rigger, scafolder, serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” tambah Ruffindy.

Ruffindy menyebut, proyek FPSO BHL diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 8.000 orang yang tersebar di Batam, Karimun, dan Bintan.

“Karimun diproyeksikan menjadi daerah dengan penyerapan tenaga kerja terbesar dalam proyek tersebut,” ujarnya.

Saat ini, kata Ruffindy, sekitar 60 persen tenaga kerja di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun berasal dari masyarakat lokal.

“Pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan persentase tersebut meningkat hingga mencapai 85 hingga 87 persen seiring di mulainya proyek baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam menarik investasi baru yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Karimun.

“Daerah Karimun yang stabil mampu menarik lebih banyak investasi baru, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat,” ucap Bupati.

Penulis: Junizar
Editor: Azis

WhasApp

Google News WartaKepri