NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar Pertemuan Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang lebih terintegrasi.
Kegiatan berlangsung di Natuna Dive Resort, Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (28/07/2026).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh unsur Tim Pembina Posyandu Kabupaten Natuna yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, forum ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah agar Posyandu tidak sekadar menjadi tempat penimbangan balita, tetapi bertransformasi sebagai pusat layanan dasar terpadu di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam sambutannya menegaskan bahwa paradigma Posyandu telah bergeser. “Transformasi Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu sudah menjadi wadah pelayanan masyarakat yang mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Enam SPM yang dimaksud mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Karena itulah, kehadiran Dinas Perpustakaan, DPMD, dan OPD lain dalam forum ini menjadi sangat relevan untuk menyelaraskan program lintas sektor di lapangan.
Dalam sesi diskusi, setiap OPD memaparkan peran strategis yang dapat dijalankan untuk mendukung operasional Posyandu. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna turut menyerukan pentingnya penguatan peran kader. “Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan di tingkat desa. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi, memastikan mereka mendapat dukungan penuh dari semua sektor,” ajaknya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelaraskan program dan kebijakan antarperangkat daerah. Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, TP PKK, OPD, dan para kader, penyelenggaraan Posyandu diharapkan berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, kita wujudkan pembangunan sumber daya manusia Natuna yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Kepala Dinas Kesehatan mengakhiri sambutannya.
(RK/hms)
