WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, mengevaluasi besaran insentif yang diterima kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap meningkatnya tugas dan tanggung jawab kader seiring perubahan kebijakan layanan kesehatan berbasis masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, mengungkapkan, saat ini kader Posyandu tidak hanya menjalankan pelayanan bagi balita dan lansia, tetapi juga mengemban berbagai tugas tambahan sesuai arahan pemerintah pusat. Penambahan peran tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan para kader.
“Selama ini kader Posyandu telah berkontribusi besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan bertambahnya tugas yang mereka jalankan, kami menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran insentif yang diterima,” ujar Sulfanow, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, kata Sulfanow, kader Posyandu di Kabupaten Karimun saat ini menerima insentif sebesar Rp112 ribu per bulan. Menurut Sulfanow, nominal tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus dijalankan di lapangan.
Untuk itu, Komisi I DPRD Karimun berencana memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Karimun sebagai pihak yang membidangi penganggaran insentif kader Posyandu. Pertemuan tersebut bertujuan membahas kemungkinan penyesuaian besaran insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kami ingin mengetahui seperti apa mekanisme penganggarannya dan melihat peluang agar kesejahteraan kader Posyandu dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah,” kata Sulfanow.
Ia menyebut, kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Mereka berperan dalam pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pemantauan kesehatan lansia, penyuluhan gizi, imunisasi, hingga berbagai program promotif dan preventif lainnya. Keberadaan kader menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Melalui evaluasi ini, DPRD Karimun berharap dapat menemukan solusi yang mampu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan kader Posyandu, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” tandasnya.(ADVERTORIAL)
Penulis: Junizar
Editor: Azis
