PEKANBARU — Berbagai gejolak sosial yang muncul di sejumlah daerah menjadi alarm bagi Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kembali hubungan pusat dan daerah. Tokoh masyarakat Riau yang juga Ketua Umum Majelis Rakyat Riau (Marari), H. Asri Auzar, SH, M.Si, menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang dari sisi keamanan, tetapi harus dilihat dari akar masalah berupa ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan fiskal.
Asri meminta Pemerintah Pusat menjadikan dinamika di Aceh, Maluku, Kalimantan dan Papua sebagai momentum untuk memperbaiki pola hubungan pusat-daerah, terutama dalam distribusi kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam serta pembagian fiskal.
“Ini menjadi titik puncak agar Pemerintah Pusat mau mengevaluasi diri. Negara kita ditopang oleh sumber daya alam daerah dan semangat kecintaan daerah kepada negeri ini. Seharusnya kecintaan itu diimbangi dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk mengembalikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah,” kata Asri saat diwawancarai sejumlah media di Pekanbaru, Ahad (16/8/2026).
Ia mengingatkan, ketidakadilan yang terus dibiarkan dapat memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Bahkan, menurutnya, persoalan fiskal yang tidak proporsional berpotensi memperbesar ketegangan antara daerah dan pusat.
“Jangan sampai ketidakadilan fiskal membuat daerah membara. Jangan terkesan Pemerintah Pusat malah melakukan pemerasan terhadap daerah yang bisa saja menyulut disintegrasi,” tegasnya.
Otonomi Daerah Jangan Sekadar Slogan
Asri menilai semangat otonomi daerah yang lahir dari reformasi harus kembali diperkuat. Otonomi, menurutnya, tidak cukup hanya memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga harus dibarengi dengan kapasitas fiskal yang memadai.
“Kalau kewenangan diberikan tetapi sumber pendapatannya dikendalikan sedemikian rupa, lalu daerah penghasil tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk membangun masyarakatnya, maka spirit otonomi daerah itu menjadi kehilangan makna,” ujarnya.
Ia menyebut ketergantungan daerah terhadap transfer dari Pemerintah Pusat dapat menghambat daerah dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.
“Daerah harus diberi ruang untuk mengelola potensinya, sementara pusat memastikan pemerataan dan keadilan. Jangan sampai kepala daerah setiap tahun hanya sibuk menghitung berapa yang akan ditransfer dari Jakarta,” kata Asri.
Menurutnya, hubungan pusat dan daerah harus dibangun atas dasar kemitraan, keadilan dan saling percaya, bukan hubungan yang membuat daerah selalu bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat.
Riau dan Persoalan Sumber Daya Alam
Asri juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Ia mengatakan Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional selama puluhan tahun.
Namun, ia menilai kontribusi tersebut harus diikuti dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
“Riau ini negeri minyak yang kaya. Tetapi masyarakat Riau hanya melihat minyak keluar dari perut bumi, sementara kesejahteraan masyarakatnya tidak bergerak sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan,” tegasnya.
Asri menekankan, persoalan hubungan fiskal bukan semata-mata mengenai besar kecilnya dana yang diterima daerah. Yang lebih penting adalah terciptanya rasa keadilan dalam pembagian manfaat pembangunan.
“Kalau daerah penghasil merasa terus-menerus kehilangan ruang fiskal dan merasa diperas, jangan heran jika muncul bibit-bibit kekecewaan. Ini yang harus dicegah sebelum menjadi persoalan yang lebih besar dan berujung pada disintegrasi nasional,” jelasnya.
Jangan Hanya Fokus pada Daerah yang Ramai
Asri meminta Pemerintah Pusat tidak hanya memberikan perhatian ketika sebuah daerah sedang menjadi sorotan. Menurutnya, berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik yang muncul di sejumlah wilayah harus dibaca sebagai sinyal adanya persoalan struktural.
“Jangan hanya melihat Aceh, Maluku, Papua dan Kalimantan saja. Lihat juga Riau dan Sumatera serta seluruh wilayah Indonesia. Ada 33 provinsi dengan karakter persoalan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Ia menyebut Indonesia memiliki daerah penghasil minyak, gas, batu bara, mineral, perkebunan, kehutanan hingga perikanan. Di sisi lain, terdapat pula daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Karena itu, Asri mendorong Pemerintah Pusat merancang sistem fiskal yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.
“Jangan kita pertentangkan daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil. Negara harus hadir membuat formula yang adil. Daerah penghasil mendapatkan haknya secara proporsional, sementara daerah yang tertinggal tetap mendapatkan afirmasi,” katanya.
Perhatian untuk Wilayah 3T
Selain persoalan fiskal, Asri mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di pelosok memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia maju kalau masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, anak-anak yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk sekolah, dan masyarakat perbatasan yang tidak mendapat perhatian dari pemerintahannya sendiri?” ujarnya.
Asri berharap Pemerintah Pusat menjadikan berbagai dinamika di daerah sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat persatuan nasional. Menurutnya, keadilan pembangunan dan pembagian manfaat sumber daya alam harus menjadi fondasi utama agar kecintaan masyarakat daerah terhadap Indonesia tetap tumbuh kuat.
“Jangan ada lagi ketidakadilan. Ini suara-suara yang harus diperhatikan dan direspons cepat pemerintah. Jangan ada pembiaran. Kasihan daerah. Ketika kemampuan fiskal daerah terganggu, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat,” pungkas Asri. (*/r)
Kiriman Wawan Kurniawan/Biro Riau
Editor Dedy Suwadha
