Wamendagri Bima Arya Kagumi Potensi Dana Perantau Minangkabau Capai Rp20 Triliun

PADANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyoroti potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Dana tersebut dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Bima, dana perantau perlu diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).

Bima mengapresiasi langkah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk membahas strategi percepatan ekonomi berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

Ia mengatakan, Sumbar memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pengembangannya membutuhkan strategi dan ekosistem usaha yang mampu menggerakkan berbagai sektor, bukan hanya mengandalkan belanja pemerintah.

“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Sumbar Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 8 persen pada 2029 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi setelah bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.

Mahyeldi menyebutkan, ekonomi Sumbar pada 2025 tumbuh 3,37 persen. Namun, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp21,45 triliun.

Dampak bencana juga cukup besar karena enam daerah terdampak menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.

Meski demikian, ekonomi Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,02 persen dan pada triwulan II sebesar 4,54 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 4,77 persen.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah daerah akan mendorong produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, hilirisasi, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi.

Ia juga meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing. Rencana tersebut harus mencakup lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta dukungan lintas pemerintahan.

BPS Dorong UMKM Terhubung dengan Industri Besar

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, besarnya jumlah UMKM harus diikuti dengan keterhubungan terhadap industri berskala besar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat terlibat dalam rantai pasok industri dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor tersebut.

Ia mencontohkan Jepang yang mampu melibatkan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.

Selain itu, Sonny menekankan pentingnya data ekonomi yang akurat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar program percepatan ekonomi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. (*)

Editor Dedy Suwadha