WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Proses penetapan tersangka dan penahanan mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI), berinisial VS dalam kasus dugaan korupsi kredit mikro kini mendapat perlawanan hukum.
Melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun, kuasa hukum VS menggugat keabsahan tindakan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Selasa (10/11/2026).
Sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim tunggal dengan didampingi seorang panitera.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah aspek mendasar dalam proses penyidikan dipersoalkan. Mulai dari kewenangan pemberian kredit, prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemeriksaan, hingga dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
Namun, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah pengakuan pihak jaksa yang disebut kuasa hukum menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.
Kuasa hukum VS dari Jerry Fernandez dan Co. Law Firm, Jerry, mengungkapkan, salah satu persoalan utama dalam perkara tersebut adalah menyangkut posisi dan batas kewenangan kliennya ketika menjabat sebagai Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjung Balai Karimun pada periode 2017 hingga 2019.
Menurut Jerry, seorang Mantri tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persetujuan kredit maupun pencairan dana. Tugasnya hanya melakukan analisis dan mengusulkan permohonan kredit.
“Kami berpendapat, tugas Mantri hanya sebatas mengusulkan dan melakukan analisis terhadap permohonan kredit. Sementara keputusan persetujuan kredit dan pencairan dana berada pada kewenangan Kepala Unit,” ungkap Jerry, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP), posisi Mantri hanya sebatas pemrakarsa atau penganalisis (maker).
Sementara kewenangan memutuskan kredit (approver) dan membubuhkan persetujuan pencairan dana atau fiat bayar, menurutnya, berada di tangan VD selaku Kepala Unit BRI Tanjung Balai Karimun. Proses tersebut juga dibantu verifikasi oleh DF selaku PA KUR.
“Jadi, perlu dilihat secara jelas siapa yang memiliki kewenangan mengusulkan, siapa yang melakukan verifikasi, dan siapa yang memiliki kewenangan memutuskan serta menyetujui pencairan kredit,” tegasnya.
Tak hanya soal pembagian kewenangan, dasar penghitungan kerugian keuangan negara juga menjadi sasaran keberatan pihak pemohon.
Dalam dokumen permohonan praperadilan, kuasa hukum menyebut penyidik menggunakan hasil audit internal BRI tahun 2019 dengan nilai kerugian sebesar Rp549.725.163.
Jerry mempertanyakan, apakah hasil audit internal tersebut dapat dijadikan dasar yang memadai untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara yang menjerat kliennya.
“Menurut kami, hasil audit internal tersebut belum dapat dipersamakan dengan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” ujarnya.
Pihaknya juga mempersoalkan penyampaian SPDP serta mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan selama proses penyidikan berlangsung.
Bagian lain yang tak kalah menarik terjadi ketika hakim tunggal mempertanyakan kepada pihak jaksa, mengenai ada atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.
Menurut Jerry dalam persidangan, jaksa secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam perkara dugaan korupsi kredit KUR tersebut.
“Pernyataan tersebut menguatkan bahwa proses penetapan tersangka dinilai melanggar prosedur dan jauh dari asas-asas hukum sebagaimana mestinya,” kata Jerry.
Meski demikian, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya prosedur hukum dalam penetapan tersangka tetap menjadi kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan.
Atas berbagai keberatan tersebut, kuasa hukum VS meminta hakim menyatakan penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan terhadap kliennya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Jika permohonan dikabulkan, pihaknya meminta agar VS segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjungbalai Karimun,” pintanya.
Tak hanya itu, pemohon juga meminta pemulihan hak atau rehabilitasi terhadap VS, meliputi kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Permintaan tersebut turut merujuk pada Pasal 163 ayat (1) huruf f juncto Pasal 176 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kami juga meminta seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
