Home Berita Utama Lis dan DPRD Ketok Kesepakatan Anggaran 2027, Pendapatan Tanjungpinang Capai Rp946 Miliar

Lis dan DPRD Ketok Kesepakatan Anggaran 2027, Pendapatan Tanjungpinang Capai Rp946 Miliar

Lis dan DPRD Ketok Kesepakatan Anggaran 2027, Pendapatan Tanjungpinang Capai Rp946 Miliar
Lis dan DPRD Ketok Kesepakatan Anggaran 2027, Pendapatan Tanjungpinang Capai Rp946 Miliar
Banner DPRD Batam 2026

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/11/2026) malam.

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah Kota Tanjungpinang pada 2027 ditargetkan mencapai Rp946,76 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp978,03 miliar.

Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam sambutannya, Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.

Menurut Lis, KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi penganggaran, melainkan bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kesepakatan KUA dan PPAS bukanlah sekadar pemenuhan tahapan administrasi penganggaran, melainkan komitmen dan tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Lis.

Lis Minta OPD Kreatif Mengelola Anggaran

Lis menegaskan, kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ia meminta setiap perangkat daerah tidak hanya bergantung pada alokasi APBD, tetapi juga aktif mencari peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Upaya tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan program yang berkualitas, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi keterbatasan gagasan, dan keterbatasan fiskal tidak boleh mematikan inovasi. Justru dalam situasi inilah kemampuan kepemimpinan, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi setiap perangkat daerah harus dibuktikan,” tegasnya.

Selain pengelolaan belanja, Lis juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan pembenahan sistem pengelolaan pendapatan.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan di antaranya pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah.

Namun, ia mengingatkan agar optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan dengan meningkatkan beban pajak dan retribusi masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah harus membangun sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, adil, transparan, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berikut Rincian KUA-PPAS Tanjungpinang 2027

Berdasarkan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, struktur keuangan daerah Kota Tanjungpinang direncanakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Rp946,76 miliar

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp274,70 miliar.
  • Pendapatan transfer: Rp671,81 miliar.
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp243,6 juta.

2. Belanja Daerah: Rp978,03 miliar

3. Pembiayaan Daerah:

  • Penerimaan pembiayaan: Rp65 miliar.
  • Pengeluaran pembiayaan: Rp33,72 miliar.

Lis berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2027.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar seluruh program serta alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Lis.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD selanjutnya memiliki pedoman bersama untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027 dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal, serta kebutuhan masyarakat. (*)

Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang.

WhasApp

Google News WartaKepri