
WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kabupaten Karimun mendapat perhatian khusus dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ).
Karimun ditetapkan sebagai project pilot dalam pembahasan Rencana Rinci Pembangunan (RRP) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, serta peningkatan daya tarik investasi di kawasan FTZ Karimun.
Hal tersebut dibahas dalam rapat persetujuan Kepala Badan terkait RRP KPBPB Karimun yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko RI dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Karimun, serta BP Kawasan Karimun.
Kepala BP Kawasan Karimun, Agusnawarman, menjelaskan, salah satu manfaat utama RRP adalah memberikan kejelasan lokasi dan peruntukan investasi melalui peta zonasi yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Kawasan.
“Peta zonasi tersebut juga direncanakan terintegrasi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga dapat mendukung proses perizinan berusaha,” jelas Agusnawarman,” Sabtu (21/11/2026).
Rencana Rinci Pembangunan (RRP) kata Agusnawarman, merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana induk pengembangan KPBPB Karimun secara lebih detail dan operasional.
“Dokumen ini memuat pengaturan peruntukan kawasan, arah pemanfaatan ruang, hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembangunan,” ujarnya.
RRP lanjut Agusnawarman, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK).
“Dengan adanya RRP, pemanfaatan ruang di kawasan FTZ Karimun diharapkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan potensi wilayah, sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya,” ungkapnya.
“RRP ini untuk mempermudah investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Peta zonasi RRP yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BP Kawasan akan terhubung langsung dan diintegrasikan dengan sistem perizinan OSS,” tambah Agusnawarman.
Agusnawarman menyebut, dari tiga kawasan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Batam, Bintan, dan Karimun, Kabupaten Karimun menjadi kawasan pertama yang diundang dalam pembahasan RRP tersebut.
“Kami berharap, posisi Karimun sebagai kawasan percontohan atau project pilot dapat menjadi momentum percepatan pengembangan kawasan serta peningkatan kepercayaan investor,” harap Agusnawarman.
Menurutnya, penerapan RRP memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain dapatemberikan kepastian lokasi dan peruntukan investasi.
“Meningkatkan efisiensi proses perizinan melalui sistem OSS, mengurangi risiko investasi akibat ketidakjelasan pemanfaatan ruang,” beber Agusnawarman.
Tidak hanya itu saja, kata Agusnawarman juga dapat meningkatkan kesiapan proyek-proyek investasi serta meningkatkan kepercayaan investor nasional maupun internasional.
Sementara bagi BP Kawasan Karimun, masih kata Agusnawarman, keberadaan RRP juga akan memperkuat fungsi pengelolaan kawasan, mempermudah promosi investasi.
“Dapat mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), membantu perencanaan infrastruktur, serta meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan,” imbuhnya.
Ia berujar, persetujuan RRP yang terintegrasi dengan OSS merupakan langkah penting dalam menciptakan kepastian investasi di KPBPB Karimun.
“Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan peruntukan ruang bagi calon investor, tetapi juga mendukung efisiensi perizinan, mengurangi risiko investasi, meningkatkan kesiapan proyek, serta memperkuat daya saing Karimun,” pungkasnya.
Agusnawarman menjelaskan, tahapan RRP saat ini tinggal menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Setelah memperoleh persetujuan, dokumen tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Kepala BP Kawasan Karimun.
“Selanjutnya, peta zonasi RRP akan diintegrasikan ke sistem OSS melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia,” terangnya.
Ia optimistis proses integrasi tersebut dapat terealisasi pada awal tahun 2027.
“Proses RRP ini tinggal menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Kepala BP Karimun dan diintegrasikan ke OSS melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Insyaallah awal tahun 2027 sudah terintegrasi ke OSS,” ujarnya.
Agusnawarman berharap, proses pengembangan RRP mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Karimun, kecamatan, dan kelurahan yang wilayahnya masuk dalam kawasan FTZ.
“Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar implementasi rencana tata ruang dan pembangunan dapat berjalan selaras serta tidak menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan kawasan ke depannya,” katanya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Bidang Perekonomian, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Kawasan Kepri, serta Pemerintah Kabupaten Karimun.
Apresiasi juga diberikan kepada jajaran BP Kawasan Karimun dan tim konsultan yang telah mempersiapkan dokumen RRP sejak tahun 2024 hingga akhirnya dapat dibahas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2026.
Agusnawarman menegaskan, RRP bukan sekadar dokumen perencanaan pembangunan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat realisasi investasi dan memastikan pengembangan KPBPB Karimun berlangsung secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“Dengan adanya kepastian pemanfaatan ruang dan rencana integrasi perizinan melalui OSS, Karimun diharapkan semakin siap menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang kompetitif, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat,” tutup Agusnawarman.
Penulis: Junizar
Editor: Azis




























