WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat.
Upaya tersebut meliputi rencana pembangunan Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun, pembukaan jalur hijau kepabeanan di kawasan Free Trade Zone (FTZ), serta percepatan perbaikan tabung dan penambahan armada kapal pengangkut.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang dipimpin Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, Selasa (27/10/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran distribusi LPG bersubsidi, terutama penumpukan tabung rusak dan hambatan logistik antarpulau.
Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, mengungkapkan, pemerintah daerah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui langkah jangka pendek dan solusi permanen agar distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih lancar.
“Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah, kelangkaan LPG 3 kg tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kuota,” terang Bupati,
“Hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 kg di Kabupaten Karimun tercatat mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari total kuota 6.617 MT,” tambah Bupati.
Salah satu kendala utama kata Bupati adalah, menumpuknya 29.110 tabung LPG yang masuk kategori afkir atau rusak di gudang agen.
“Tabung-tabung tersebut belum dapat segera diganti sehingga menghambat ketersediaan tabung layak pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, masih kata Bupati, distribusi LPG ke sejumlah wilayah kepulauan juga terkendala proses logistik dan pelayaran.
Pengiriman ke Pulau Kundur, misalnya, mengalami penurunan frekuensi dari empat hingga lima kali dalam sepekan menjadi hanya dua hingga tiga kali seminggu.
“Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan 26.698 pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun yang bergantung pada LPG 3 kg untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” imbuhnya.
Menurutnya, pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung di Karimun menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanganan tabung rusak.
Selama ini, perbaikan tabung harus dikirim ke luar daerah, seperti Batam atau Tanjung Uban, sehingga membutuhkan waktu dan memengaruhi ketersediaan pasokan.
“Masalah utamanya ada pada puluhan ribu tabung yang rusak dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi. Karena itu, kita akan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung di Karimun agar perbaikan tidak perlu lagi dikirim jauh ke Batam atau Tanjung Uban,” ujar Iskandarsyah.
Selain pembangunan BPT, Pemkab Karimun akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mengupayakan penerapan jalur hijau kepabeanan di kawasan FTZ.
“Skema tersebut ditujukan untuk mempercepat proses administrasi dan pengiriman tabung kosong yang akan diperbaiki, dengan target memangkas waktu tunggu hingga 80 persen,” pungkasnya.
Untuk penanganan jangka pendek, Bupati memastikan adanya upaya percepatan perbaikan sebanyak 5.000 hingga 7.500 tabung per bulan oleh Pertamina Patra Niaga bersama para agen.
“Pemerintah daerah turut mendorong penambahan armada kapal pengangkut guna memulihkan jadwal pengiriman LPG ke pulau-pulau yang mengalami kendala pasokan,” ungkapnya.
Pemkab Karimun berharap, kombinasi langkah tersebut dapat mempercepat peredaran kembali tabung layak pakai, memperlancar distribusi antarpulau, dan menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro.
“Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying,” imbaunya,
Ia menegaskan, masyarakat diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penimbunan LPG maupun penjualan dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Melalui koordinasi dengan pihak terkait dan pembenahan sistem distribusi, Pemkab Karimun menargetkan persoalan kelangkaan LPG 3 kg dapat ditangani secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan energi masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah kepulauan tetap terpenuhi,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
