Home Karimun Cegah TPPO, Imigrasi Karimun Edukasi Warga Desa Pangke Soal PMI Prosedural

Cegah TPPO, Imigrasi Karimun Edukasi Warga Desa Pangke Soal PMI Prosedural

Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural terus diperkuat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun melalui program Desa Binaan Imigrasi.(Foto: Junizar)
Banner DPRD Batam 2026

KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural terus diperkuat oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Kali ini, sosialisasi dan edukasi digelar di Kantor Desa Pangke, dengan melibatkan masyarakat setempat guna meningkatkan pemahaman terkait prosedur resmi bekerja ke luar negeri.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, Kepala Desa Pangke Junaidi, Ketua Tim Direktorat Intelijen Keimigrasian Yogi Kosasih, serta jajaran pejabat struktural Imigrasi.

Sebanyak 19 warga mengikuti sosialisasi yang membahas pentingnya legalitas keberangkatan bagi calon pekerja migran. Materi disampaikan oleh Kasi TIKKIM Muhamad Arfat bersama Gindo Ginting dari Direktorat Intelijen Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Tanjungbalai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan, program Desa Binaan Imigrasi bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian dari tingkat desa sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam mendeteksi potensi pelanggaran.

“Fokus utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi Desa Binaan Imigrasi serta pentingnya kewaspadaan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ilegal,” ujar Dwi, Selasa (12/5/2026).

Dalam sesi diskusi, warga juga aktif menyampaikan pertanyaan seputar perlindungan hukum bagi PMI non-prosedural yang mengalami permasalahan di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Dwi Avandho menegaskan, legalitas sejak awal keberangkatan menjadi faktor penting agar pemerintah dapat memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran.

“Karena itu masyarakat diimbau menggunakan jalur resmi dan mendaftarkan diri melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), sehingga hak dan perlindungan hukum mereka dapat dijamin,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Karimun berharap masyarakat Desa Pangke semakin memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri, lebih selektif terhadap tawaran pekerjaan.

“Sekaligus turut berperan dalam mencegah praktik TPPO dan pengiriman PMI ilegal,” pungkasnya.

Penulis: Junizar
Editor: Lana

WhasApp

Google News WartaKepri