WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi, kepastian hukum, serta kondusivitas daerah di tengah dinamika operasional PT Oil Terminal Karimun (OTK).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Karimun Iskandarsyah saat memberikan pernyataan di rumah dinasnya, Tanjungbalai Karimun, Senin (10/8/2026).
Pernyataan sikap tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Karimun bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Iskandarsyah mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas investasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak masyarakat.
“Pemkab Karimun berkomitmen penuh menjaga keseimbangan antara masuknya investasi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas usaha,” tegas Iskandarsyah.
Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan operasional perusahaan tidak boleh diselesaikan di luar koridor hukum. Seluruh pihak diminta menghormati kewenangan masing-masing institusi dan menempuh mekanisme yang telah ditetapkan.
“Setiap persoalan operasional perusahaan harus diletakkan pada koridor hukum dan diselesaikan melalui mekanisme otoritas masing-masing pihak demi menjaga suasana yang aman, transparan, dan kondusif,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola investasi dan pelayanan di kawasan Karimun, Pemkab Karimun juga mempercepat penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun.
“Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi. Sejumlah lembaga yang dilibatkan antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Imigrasi, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), serta Kejaksaan Negeri Karimun,” beber Bupati.
Ia berujar, sinergi lintas sektor itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan investasi dan aktivitas usaha di Karimun berjalan secara tertib, transparan, serta memiliki kepastian hukum.
Iskandarsyah juga menegaskan, seluruh pelaku usaha dan investor yang menjalankan kegiatan di Karimun wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kepatuhan tersebut mencakup aspek perizinan, perlindungan dan kelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga regulasi ketenagakerjaan,” imbuhnya.
“Seluruh pelaku usaha dan investor wajib mematuhi koridor hukum yang berlaku,” tambah Bupati.
Pemkab Karimun menekankan, investasi strategis tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Perusahaan dan investor didorong memberikan kontribusi nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan demikian, masih kata Bupati, keberadaan investasi di Karimun diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Pemkab Karimun memastikan seluruh dinamika investasi dan aktivitas perusahaan akan tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, dengan mengedepankan koordinasi antarlembaga, kepentingan masyarakat, serta terciptanya iklim usaha yang aman dan berkelanjutan,” ungkap Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati mengimbau masyarakat dan insan pers agar turut menjaga kondusivitas daerah dengan mengedepankan verifikasi, akurasi, dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait dinamika PT OTK maupun aktivitas investasi lainnya.
“Pemkab Karimun menilai, penyampaian informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru dan mengganggu iklim investasi serta stabilitas daerah,” tandasnya.
Penulis: Azis
Editor: Azis
