WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun memutuskan tidak mengambil rencana pinjaman daerah sebesar Rp135 miliar dalam struktur Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban keuangan, keberlanjutan pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Keputusan itu disampaikan Bupati Karimun Iskandarsyah Ing saat menghadiri Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 di Ruang Rapat Balai Rong Sri, Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Jumat (25/9/2026).
Bupati Karimun Iskandarsyah menjelaskan, pemerintah daerah memilih mengoptimalkan dana transfer dari pemerintah pusat serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.
“Meskipun tidak mengambil pinjaman baru, kewajiban daerah tetap harus diselesaikan,” ujar Bupati.
Pemkab Karimun akan melanjutkan pembayaran tunda bayar secara bertahap sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan target penyelesaian pada 2027 mendatang.
“Kita tetap melanjutkan mekanisme cicilan sesuai pesan Kepala BPK dan ditargetkan selesai pada 2027. Kewajiban tetap kita selesaikan, tetapi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat juga harus tetap berjalan,” ungkap Bupati.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,343 Triliun
Dalam struktur Perubahan APBD 2026, kata Bupati, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,343 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp1,412 triliun dan pembiayaan sebesar Rp68,14 miliar.
“Pemkab Karimun juga mencatat tambahan pendapatan sekitar Rp67,8 miliar yang bersumber dari optimalisasi dana rumah sakit tahun-tahun sebelumnya,” beber Bupati.
Ia berujar, tambahan sumber pendanaan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia tanpa harus merealisasikan rencana pinjaman Rp135 miliar.
“Dengan struktur tersebut, pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk tetap memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga pembayaran kewajiban yang masih harus diselesaikan,” pungkasnya,
Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Anggaran DPRD Karimun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk diproses menjadi Peraturan Daerah.
Iskandarsyah menekankan, persetujuan anggaran harus segera diikuti dengan percepatan pelaksanaan program. Hal ini mengingat tahun anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar tiga bulan.
“Yang paling penting setelah ini adalah, bagaimana anggaran yang sudah disepakati dapat segera direalisasikan. Kita harus menjaga keseimbangan antara kewajiban daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dia menyebut, Pemkab Karimun sendiri sebelumnya menetapkan empat fokus dalam P-APBD 2026, yaitu pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Tidak diambilnya pinjaman Rp135 miliar membuat strategi pembiayaan daerah pada 2026 diarahkan pada optimalisasi sumber dana yang telah tersedia,” imbuhnya.
Di sisi lain, masih kata Bupati, pemerintah tetap menjalankan pembayaran tunda bayar secara bertahap dengan target penyelesaian pada 2027.
“Kebijakan tersebut menempatkan dua kebutuhan secara bersamaan dalam pengelolaan APBD, yakni menjaga penyelesaian kewajiban daerah dan memastikan program pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
 menyatakan telah menyetujui){kind=link}