WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Bahlil Lahadalia resmi mendapat mandat baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahlil dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Setelah pelantikan, ia menyatakan akan menjalankan amanah tersebut sesuai kewenangan serta arahan yang diberikan Presiden.
Dalam menjalankan tugas barunya, Bahlil menyebut hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya.
Karena itu, koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan pada percepatan eksekusi berbagai program pemerintah di bidang tersebut.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil, dikutip dari siaran pers resmi Presiden RI.
Sektor ESDM Jadi Bagian Penting Hilirisasi
Bahlil menjelaskan, sektor energi dan sumber daya mineral memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi nasional. Menurut dia, sebagian besar investasi hilirisasi berada di sektor ESDM. Bahlil menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada pada sektor tersebut.
“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” ujar Bahlil.
Dengan kondisi tersebut, koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu bagian yang akan diperkuat untuk memastikan program hilirisasi dapat berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.
Terkait pembagian tugas dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menjelaskan kementerian tersebut tetap menjalankan fungsi sebagai kementerian teknis.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan dirinya akan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Menurutnya, seluruh pembantu Presiden harus bekerja berdasarkan mandat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Jalankan Mandat Sesuai Keppres
Bahlil mengatakan pengaturan mengenai kewenangan dalam pemerintahan harus menjadi pedoman bagi para menteri dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan akan mengikuti mandat yang diberikan Presiden melalui Keppres.
“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Ia juga menyebut pengangkatan menteri dalam sistem presidensial merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, keputusan yang telah ditetapkan Presiden akan menjadi dasar bagi para pembantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dengan mandat tersebut, Bahlil kini memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Fokus tersebut mencakup percepatan pelaksanaan program hilirisasi serta agenda transisi energi yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. (*)
Sumber: President
