WARTAKEPRI.co.id, KUPANG – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang.
Habiburokhman meminta kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat pemerintahan.
Desakan itu disampaikan setelah dirinya mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera diproses.
Menurut Habiburokhman, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kedudukan maupun jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat proses hukum.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Partai Gerindra.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga meminta penyidik tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Ia bahkan mendorong agar pihak yang dilaporkan dapat ditahan apabila persyaratan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Gerindra Siapkan Sanksi Tegas
Tidak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman juga menegaskan bahwa Partai Gerindra akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti.
Sanksi internal berupa pemecatan dari partai disebut menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh. Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, jabatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Selain itu, perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan harus menjadi perhatian utama.
Berawal dari Dugaan Janji Pekerjaan
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang.
Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.
Laporan dugaan tindak pidana itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Polda NTT melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) telah menangani perkara tersebut.
Dalam perkembangan pada 16 November 2026, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyatakan telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut laporan tersebut.
Penyidik juga telah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban dan orang tua korban. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/11/2026).
Kepolisian turut menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap dua perempuan berinisial EK dan LS yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.
Habiburokhman berharap proses hukum berjalan objektif, seluruh fakta diungkap, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Hingga seluruh proses penyidikan dan pembuktian selesai, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sumber: Gerindra.id, DetikBali dan CNN Indonesia.






























