Home Anambas Anggota DPRD Anambas dari Gerindra Tegaskan Satu Komando untuk Bursa Calon Wakil...

Anggota DPRD Anambas dari Gerindra Tegaskan Satu Komando untuk Bursa Calon Wakil Presiden

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas, Tetty Hadiyati
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas, Tetty Hadiyati. Foto TribunBatam
Banner DPRD Batam 2026

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Mencuatnya nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian dari kalangan politik di daerah. Anggota DPRD Anambas dari Gerindra memilih tidak berspekulasi terkait wacana tersebut. Sikap politik di daerah tetap menunggu arahan resmi dari pengurus pusat partai serta keputusan sesuai mekanisme konstitusi.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas, Tetty Hadiyati, menegaskan seluruh kader Gerindra di daerah akan mengikuti instruksi dan keputusan pimpinan pusat, pada Senin 16 November 2026

Menurutnya, kader di daerah, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas, harus tetap berada dalam satu komando.

Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya dukungan sejumlah kader Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Nama Dasco mencuat setelah beredar kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Namun, kabar pengunduran diri tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Di tengah perkembangan isu tersebut, DPRD Anambas menilai hal terpenting adalah memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai aturan konstitusi, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, bukan sekadar berdasarkan wacana atau dukungan politik yang berkembang. (rama)

WhasApp

Google News WartaKepri