
WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mulai mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal agar tetap terjaga hingga generasi mendatang.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik dan draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan bahwa fasilitasi FGD merupakan bagian dari dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya pembentukan peraturan daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang diskusi dan konsultasi untuk menghimpun masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan berbagai pemangku kepentingan terkait substansi Ranperda.
Pembahasan ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi dan persoalan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperoleh rekomendasi untuk menyempurnakan naskah akademik dan materi muatan rancangan peraturan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh bahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan naskah akademik dan materi muatan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” jelas Jhon.
Dalam pelaksanaannya, FGD melibatkan berbagai unsur, mulai dari pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD, perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu (LAM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hingga paguyuban dan kelompok kekerabatan.
Selain itu, forum juga melibatkan tenaga pendidik, maestro budaya, pelaku seni dan budaya, pelaku pariwisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Untuk memperkuat landasan ilmiah penyusunan regulasi, kegiatan tersebut menghadirkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Tim akademisi memberikan pemaparan dan pandangan terkait penyusunan naskah akademik serta materi Ranperda agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan kajian yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Jhon berharap, berbagai masukan yang dihimpun melalui FGD dapat memperkaya substansi rancangan peraturan daerah sehingga nantinya mampu menjadi instrumen perlindungan dan pengembangan kebudayaan di Kepulauan Anambas.
Keterlibatan berbagai elemen masyarakat juga diharapkan dapat memastikan regulasi tersebut tidak hanya menjadi produk hukum administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kekayaan, identitas, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan adanya Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, DPRD Anambas diharapkan dapat menghadirkan payung hukum yang mendorong pelestarian warisan budaya, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pengembangan kebudayaan sebagai potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Anambas. (*)
Editor Dedy Suwadha




























