WARTAKEPRI.CO.ID, NATUNA – Tak hanya sebagai pelabuhan perikanan, Kepulauan Natuna juga memiliki potensi besar menjadi pelabuhan samudera yang akan dilengkapi dengan perangkat kelembagaan, seperti syahbandar, perizinan, sistem online dengan Jakarta dan pelabuhan lainnya, bea cukai, karantina dan lain-lain.
Hal inilah yang mendorong Bupati Natuna, H. Hamid Rizal, ikut menghadiri undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Senin (17/6/2019) di Ruang Rapat Pelindo IV Lt. 7 jalan Soekarno Makasar, Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut untuk Evaluasi dan Optimalisasi Program Tol Laut dan Jembatan Udara.
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaluddin yang dihadiri oleh 16 Kabupaten/kota perbatasan se Indonesia bersama 13 BUMN.
Pembahasan rapat terkait upaya bersama guna optimalisasi potensi maritim diwilayah perbatasan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bupati Natuna Hamid Rizal, mengatakan pentingnya evaluasi, oktimaliasi Program Tol Laut dan Udara tersebut, apalagi untuk daerah perbatasan seperti Natuna.
“Natuna mempunyai potensi maritim yang sangat luar biasa besar. Namun belum semua dikelola dengan baik, dengan adanya program Pemerintah Pusat terkait potensi maritim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung dan mendorong agar program itu bisa terwujud dengan baik,” ketrangan tertulis Hamid Rizal.
TELUK BUTON LAUT NATUNA UTARA BERBATASAN LANGSUNG DARI LAUT CHINA SELATAN
Lanjutnya, kongkritnya Natuna meminta pembangunan Pelabuhan Samudra yang terletak di Telok Buton. Pertimbangannya kawasan tersebut cukup mendukung dari sisi geografisnya.
Ia juga menerangkan, saat ini Natuna dilayani Kapal Tol Laut dengan kapasitas cukup besar yaitu 3.500 Ton. Selama ini kapal tersebut merapat di pelabuhan milik Pertamina Selat Lampa, dinilai cukup memakan banyak biaya karena jarak angkut menuju Ranai sangat jauh.
“Menjelang pembangunan pelabuhan Samudra di Teluk Buton, tadi kita meminta Natuna di layari kapal dengan kapasitas 1.500 ton dan merapat di pelabuhan perhubungan Penagi.
Selain tidak mengganggu kegiatan bongkar muat saat Pertamina menerima pasokan BBM, ini juga menghemat biaya angkutan darat karena jarak tempuh antara Penagi dan kota lebih kurang 3 KM saja,” ungkapnya.
Program Tol dari Pemerintah Pusat ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat Natuna serta kelangkaan bahan pokok dan keperluan masyarakat dapat teratasi lebih cepat.
Selain itu, Hamid Rizal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Iskandar, S.Sos juga mengusulkan pembangunan bandara internasional. Hal ini diharapkan agar lebih efektifnya untuk percepatan perkembangan dan pembangunan.
Mengingat bandara yang di miliki saat ini tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai bandara internasional karena berada di dalam kawasan strategis komplek militer.
Setelah usai mengikuti rapat Evaluasi dan Optimalisasi Program dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, selanjutnya Bupati Natuna akan melanjutkan kegiatan rapat pembahasan pembungan Pelabuhan Lintas Batas Negara di Serasan Natuna dengan Dirjen Perhubungan Laut. (Udin)
