BATAM, WARTAKEPRI.co.id – Mengawal tahun 2016, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dioptimalkan dengan menjaga ketersediaan bahan pangan strategis dan distribusi barang pangan serta terus mendorong ketahanan pangan regional.
Ketua TPID Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka Putra, dalam siaran persnya memaparkan laju inflasi Kepri pada Januari 2016, masih mengalami tekanan akibat kenaikan harga kelompok bahan pangan.
Inflasi IHK tercatat sebesar 0,55 persen (moon to moon) atau 5,32 persen (year to year). Angka ini masih lebih tinggi dibanding inflasi Nasional sebesar 0,51 persen (mtm) atau 4,14 persen (yoy).
Inflasi Januari 2016 di Kepri, relatif sama dengan pola historisnya sesuai rata-rata inflasi Januari 5 tahun terakhir sebesar 0,57 persen (mtm). Dibandingkan provinsi lainnya di Regional Sumatera, inflasi bulanan Kepri berada di urutan keempat setelah Sumut (0,88 persen), Bengkulu (0,67 persen), dan Babel (0,59 persen).
Berdasarkan kota, Tanjungpinang mencatatkan inflasi bulanan yang lebih tinggi dibanding Batam. Inflasi Tanjungpinang sebesar 0,93 persen atau 3,22 persen (yoy) lebih tinggi dibanding Batam 0,49 % (mtm) atau 5,67 persen (yoy).
Kelompok volatile food menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari. Komoditas volatile food masih mencatatkan laju inflasi yang relatif tinggi sebesar 2,64 persen % (mtm), disumbang oleh komoditas cabai merah, daging ayam ras dan bawang merah.
Laju ded inflasi volatile food tersebut lebih tinggi dibanding pola historis 5 tahun yang rata-rata hanya mencapai 2,28 persen (mtm) yang dipengaruhi terbatasnya posokan bahan pangan dari sentra penghasil.
Kenaikan harga pakan ternak serta dampak angin musim utara yang mulai menghambat aktivitas nelayan. Kelompok ikan segar mengalami inflasi sebesar 3,54 persen (mtm) setelah 3 bulan sebelumnya mencatatkan deflasi.
Laju inflasi inti relatif stabil sejalan dengan menurunnya permintaan domestik. Inflasi inti 0,16 persen (mtm) meningkat dibanding inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,15 persen (mtm), namun lebih rendah dibanding rata-rata inflasi inti 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,30 persen(mtm).
Kenaikan inflasi inti antara lain didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan yang meningkat sebesar 0,50 persen (mtm). Sebaliknya, inflasi gula pasir tercatat mulai mereda sebesar 0,31 persen (mtm) melambat dibanding bulan lalu sebesar 1,73(mtm).
Masih rendahnya permintaan domestik dan terbatasnya konsumsi pemerintah yang tercermin dari menurunnya tingkat keyakinan konsumen serta penurunan ekspektasi inflasi masyarakat. Berdasarkan Survei Konsumen, pada Januari 2015, tingkat keyakinan konsumen menurun dari 159,5 pada Desember 2015 menjadi 95,83 pada Januari 2016.
Kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM. Komoditas utama penyumbang deflasi adalah bensin dan solar dengan total andil deflasi sebesar 0,23 persen (mtm).
Meski demikian, beberapa komoditas administered prices tercatat mengalami kenaikan yaitu: tarif listrik dan angkutan udara. Kenaikan tarif listrik merupakan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh PT PLN Persero.
Sementara, inflasi angkutan udara tercatatsebesar 2,55 persen, relatif stabil namun sedikit meningkat dibanding Desember 2015.
Inflasi Kepri 2016 diperkirakan masih berada pada kisaran target yaitu 4 persen ± 1 persen. Meski demikian, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diantisipasi, diantaranya:
1. Terbatasnya pasokan bahan pangan dari sentra produksi yang dipengaruhi pergeseran musim tanam akibat El Nino,
2. Meningkatnya permintaan sejalan dengan Hari Raya Imlek dan periodelong weekend yang akan mendorong kenaikan jumlah wisatawan,
3. Serta musim angin utara yang masih akan berlangsung hingga Februari berpotensi menggangu aktivitas distribusi barang sertajumlahtangkapanikan.
Mengacu data tersebut, Raizal Eka Putra yang juga menjabat sebagai Kepala BI Batam, memberikan beberapa catatan rekomendasi, terkait pengendalian inflasi di Kepri untuk ke depan.
Diantaranya, perlu mendorong percepatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan bahan pangan.
Pemerintah daerah harus mendukung program ketahanan pangan baik pembukaan lahan pertanian, program pemanfaatan lahan tidak terpakai, Rumah Pangan Lestari (RPL) serta program Urban Farming yang diselaraskan dengan konsep Green Building,
Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan laut dan pelabuhan udara untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas logistik di Kepri,
Tim bidang hukum harus meminimalisasi praktik pungli dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait serta pemberian stiker/bendera khusus bagi kapal yang membawa muatan bahan pangan,
Serta mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian tarif angkutan yang sejalan dengan penyesuaian harga BBM untuk menekan biaya distribusi barang.(r/ded)
