WARTAKEPRI.co.id – Publik media sosial mengecam usulan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi agar Kementerian Dalam Negeri menaikkan tunjangan rapat dan kunjungan konstituen anggota DPRD.
Bupati Dedi Mulyadi menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar menaikan tunjangan uang rapat anggota DPRD dan uang jalan mengunjungi konstituen.
Usulan itu dikecam publik media sosial karena dikaitkan dengan godaan wanita. Menurut Bupati Dedi, jika Menteri Tjahjo menaikkan dua jelas tunjangan tersebut, maka anggota DPRD semakin rajin rapat dan rajin mengunjungi konstituen di daerah pemilihan. Bupati Dedi menegaskan, jika anggota DPRD sibuk menjalankaan tugas, mereka akan semakin terhindar dari godaan perempuan-perempuan cantik.
“Perbesarlah uang rapat di kantor sendiri. Jangan uang perjalanan dinas yang ditingkatkan. Ini bisa sekaligus menekan kenakalan anggota DPRD. Mereka akan lebih sering berada di kantor. Akan lebih bisa mengantisipasi wanita-wanita cantik di luar daerah,” ujar Dedi saat acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia di pelataran Kantor Bupati Purwakarta.
Dia menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD seluruh Indonesia. Caranya, dengan menerapkan plafon yang untuk dana tunjangan dalam perencanaan APBD yang diterima Kemendagri.
Nah, usulan Bupati yang merangkap Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, mendapat kecaman pengguna jejaring sosialTwitter.com. Netizen mengatakan, usulan agar menaikkan anggaran tunjangan anggota DPRD saja mesti ditolak, apalagi bila mengaitkannya dengan godaan perempuan.
Akun @NenSYtea mengatakan, tidak ada hubungannya besaran gaji atau tunjangan dengan perilaku seseorang. “Korelasinya apa? Tetap aja browsing film porno jalan dalam rapatnya *ngawur sekalian LOL,” cuitnya.
Akun @Balqis_95141 mengatakan, yang dibutuhkan agar anggota DPRD tahan godaan perempuan cantik bukan tambahan uang, melainkan tambahan pelajaran moral dan agama. “Lucuu, derajat moral tuh yang mesti dinaikan. Tunjangan Rp 5 miliar pun, kalau moral & etika kayak binatang, tetap aja bajingan…,” kecamnya.
Akun @KangMas2012 menimpali, “Berapapun besarnya tunjangan, kalau moralnya udah rusak, ya nggak ada pengaruh.”
Akun @predylie mengatakan, kalau memang banyak anggota DPRD tidak hadir rapat karena tergoda wanita selain istri, berarti moral anggota DPRD sudah rusak. “Semakin tidak ada gunanya mereka, itu pengakuan bahwa moral mereka rendah dan sangat rendah,” ketusnya.
Akun @Plekedix menyindir, apakah anggota DPRD harus diberikan ‘vitamin’ terlebih dahulu agar rajin datang rapat. “Bukti moral anggota DPRD rendah? Sehingga harus distimulasi,” sindirnya.
Akun @wyoe_wd mengatakan, kalau uang tunjangan anggota DPRD dinaikkan, yang terjadi adalah anggota DPRD semakin termotivasi selingkuh atau main perempuan. “Nggak ngaruh. Kalau uang tunjangan naik, justeru milih cewek yang high class,” ujarnya.
“Memang dasarnya rusak, ya rusak saja, dan kalau ditambah uang, yang tadinya dapat 1 cewek, nambah jadi 2 cewek. MUKE GILE!!!” celetuk akun @turnmeon25.
Akun @tualang mengibaratkan anggota DPRD mata keranjang dikasih tambahan uang seperti seekor kucing yang dikasih makanan kesukaan. “Halah, seperti kucing dikasih ikan asin, malah ditambah modal hahaha..,” sesalnya.
Akun @leopraga berpendapat, apabila benar banyak anggota dewan yang tidak hadir rapat, seharusnya bukan ditambah tunjangannya, tetapi diberi sanksi. “Justeru seharusnya tunjangan dan gajinya dikurangin,” usulnya.
Netizen @AgusSukamto99 mengingatkan Kemendagri hati-hati menyikapi usulan Bupati Dedi. “Hati-hati kalau salah penggunaan tunjangan rapat DPRD yang dinaikkan, justeru bisa untuk beli wanita cantik atau punya wanita simpanan,” ingatnya.
Akun @predylie mengaku kecewa dengan kinerja para wakil rakyat. Dia bahkan mengusulkan pembubaran parlemen. “Bubarkan saja DPR/DPRD sekarang. Tanpa mereka RI tetap maju dan ada semakin nggka jelas kinerja mereka,” ketusnya.
Sementara itu, ada juga segelintir netizen setuju usulan Bupati Dedi. Akun @followme meyakini masih banyak anggota DPR dan DPRD bekerja serius, bertanggung jawab serta bermoral baik.
“Oke saja. Mungkin juga bisa untuk yang di DPR. Biar rajin rapat buat kepentingan rakyat lebih banyak,” tulisnya. ***
