Ada Apa dengan Polda Kepri, KPPA Pertanyakan Kasus Cabul Dewan Natuna

Komisi Perlindungan Anak Pusat ke Polda Kepri

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Mandeknya penanganan kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Natuna berinisial AH terhadap NV seorang siswi SMA di Natuna, disebabkan oleh kendala tekhnis yang tidak ada kejelasannya hingga saat ini. Hal ini dijelaskan Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri, Eri Syahrial menjawab pertanyaan wartakepri.co.id di Hotel PIH, Rabu (8/6/2016) malam.

Dijelaskan Eri, pada saat audiensi yang dilakukan bersama Direktur Kriminal Umum Polda Kepri beberapa waktu lalu, penyidik Polda Kepri menuturkan bahwa terjadinya kendala tersebut dikarenakan harus terlebih dahulu meminta izin kepada Gubernur Kepri untuk melakukan proses pemeriksaannya. Oleh karena itulah hingga sekarang kasusnya belum juga ada penjelasannya.

“Waktu itu jawabannya masih sebagai terlapor, dan akan dimintai keterangan dengan cara terlebih dahulu meminta izin ke Gubernur,” kenangnya.

Dikatakannya, hal itu dilakukan memanglah berdasarkan aturan kebijakan yang ada. Untuk kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh pejabat publik DPRD, prosesnya memang harus meminta izin dulu kepada Gubernur. Seharusnya kedepan kewajiban tersangka pejabat publik DPR ini tidak lagi mesti meminta izin Gubernur, dan Polisi mestinya sudah bisa langsung memeriksa tersangka.

Kebijakan untuk meminta izin tersebut, sudah saatnya dirubah. Perubahannya mesti dilakukan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga kepada Pemerintah Daerah. Karena dengan adanya kebijakan itu, telah menjadi kendala terhadap proses hukum pelaku asusila yang dilakukan oleh pejabat publik seperti DPRD, terangnya.

Sebelumnya, masih kata Eri, kita dari KPPAD Kepri telah menanyakan serta mengadvokasi supaya kasus tersebut dilanjutkan, termasuk juga menanyakan tentang sejauh mana perkembangannya. Memang ada kesan tertutup dari penanganannya, untuk itu kami akan selalu mengawasi terhadap prosesnya. KPPAD sejauh ini masih belum mendapatkan laporan yang lebih lanjut tentang bagaimana proses pelimpahan kasusnya.

Maka dari itu, dalam waktu dekat ini, KPPAD Kepri akan kembali menyurati Polda Kepri. Dikarenakan kasus itu adalah attensi bagi KPPAD yang selama ini melihat maraknya kasus kejahatan di Natuna, apalagi pelakunya adalah publik figur dan tokoh masyarakat Natuna serta seorang Politisi, tuturnya.

Terlepas dari itu, sebut Eri, kepada semua pelaku kejahatan terhadap anak, KPPAD Kepri akan terus mendorong agar kasusnya tetap lanjut. Hanya saja persoalannya kita tidak tahu kendala tekhnis yang seperti apa menjadi kendala sampai sekarang ini.

“Kita minta Polda Kepri agar ada penjelasan kepada KPPAD dan juga kepada masyarakat terhadap perkembangan kasusnya, sampai sejauh mana penanganan kasusnya karena kasus ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Apalagi kejahatan seksual terhadap anak sekarang ini lagi marak, tentunya ini menjadi sorotan,” paparnya ke wartakepri.co.id

Ditambahkannya, bahwa langkah inilah yang menjadi attensi KPPAD Kepri. Diharapkan Kapolda tentunya bisa untuk menyelesaikan kasus ini sampai kemeja persidangan. Selain itu, kami yang dalam hal ini KPPAD Kepri juga mengharapkan nantinya terduga pelaku menerima hukuman yang maksimal. Sehingga kedepan ada efek jera terhadap pelaku, dan juga kepada masyarakat Natuna serta Kepri ini tidak lagi melakukan hal yang seperti itu.

Meskipun belum ada jawaban pasti, KPPAD wartaKepri ingin kasus ini didorong secepatnya, tidak ada upaya semacam penutupan yang terkesan tidak transparan. Hendaklah kiranya kasus ini dibiarkan terbuka agar masyarakat juga bisa mengetahuinya, dan kedepan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa siapapun yang melakukan kejahatan terhadap anak, akan bisa dihukum, jelasnya.

Oleh sebab itu, KPPAD Kepri akan lebih mendorong lagi supaya kasus tersebut bisa cepat diselesaikan menuju tahap penuntutan dan persidangan. Kewajiban seorang penyidik tentu sampai kepada penuntutan dan ke P-21 sebagai tahap ke-2 dari proses hukumnya, imbuhnya.(ichsan)

FANINDO

Honda Capella