WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Untuk menata pengiriman dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sejumlah daerah perbatasan di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Batam untuk menggali informasi terbaru terkait masalah TKI di Provinsi Kepri. Hadir kali ini Pimpinan KPK ke Kota Batam adalah Basaria Panjaitan, yang merupakan sosok nama yang tidak asing bagi kalangan media di Kota Batam pada tahun 2007-2009.
Basaria Panjaitan merupakan Jenderal Bintang dua Polri, yang dulu pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Kepri, pada era Kapolda Sutarman. Sosok yang memang menjadi sorotan dan incaran media selama dirinya menjabat.
Dan, setelah hampir 7 tahun meninggalkan Kota Batam, kedatangan ke Batam mengundang kawan kawan wartawan untuk saling berbagai informasi seputar masalah di Kota Batan dan Kepri khususnya.
Dihadiri lebih kurang 30 orang wartawan dari berbagai media, Basaria yang cukup familiar dengan sejumlah wartawan yang pernah tugas liputan di Polda Kepri.
Pertemuan hampir dua jam yang dimulai sekitar pukul 5 sore itu, terlihat Basaria cukup puas karena mendapatkan langsung informasi dan permasalahan yang tengah hangat di Kepri.
Terkhusus untuk masalah TKI, Basaria menjelaskan kenapa KPK mengurus masalah TKI saat ini, karena ada permintaan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan TKI, yang minta mengawasi mulai dari perekrutan seorang TKI hingga proses kepulangannya ke Indonesia.
” Harus transparan, jangan ada lagi permainan. Kami diminta untuk mengawasi, dan hari ini kami KPK upaya mensosialisasikannya. Kami ingin proses mulai perekrutan TKI, pelatihan, pemberangkatan, penempatan di luar negeri dan proses pemulangannya tidak ada lagi yang mempersulit dan mengambil kesempatan dalam kesulitan. Contoh sudah ada, berhasil proses pengiriman TKI dan pemulangan di Nunukan Kalimantan Timur. Contoh itu juga akan diterapkan di Kepri,” ujar Basaria Panjaitan, di i Hotel Baloi Batam, Senin (29/8/2016)
Penjelasan inipun mendapat umpan balik dari wartawan yang memberikan berbagai informasi seputar TKI dan praktek-praktek yang terjadi di Kota Batam. Tentu, selain masalah TKI yang dibahas, informasi berbagai dugaan tindak pidana korupsi juga menjadi topik hangat selama dialog dengan wartawan. (dedy swd)
