Tumpang Tindih Lahan Akibat Pejabat Ukur Lama Tidak Transparan

142
Eko Santoso Budianto

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto menjelaskan masalah tumpang tindih lahan akan diselesaikan secara bertahap. Masalah itu terjadi karena selama ini tidak ada transparansi dalam memetakan lahan yang dialokasikan, dan untuk itu BP Batam akan mendata ulang lahan-lahan yang belum terpakai selama ini.

” Zaman dulu juru ukur simpan sendiri dan itu gak dishare jadi gak ada yang tau. Maknya ada tumpang tindih, alokasi dihutan lindung. Akumulasi problem yang berbelas-belas tahun. Menyelesaikan ini perlu waktu lah,” Eko ke media saat pelunjuran layanan i23J beberapa waktu lalu.

Dengan tidak tranparanya pengukuran lahan ini, maka pihaknya akan mengganti sistem baru dengan sistem komputerisasi dan masyarakat dapat melihatnya.

Untuk menjalankan program ini, BP Batam sudah bekerjasama sama dengan Kementerian Agraria dan Tataruang (ATR) untuk mendatangkan 12 juru gambar guna mempercepat proses tersebut.

“ Mereka harus punya lisensi. Kita sudah bicara dengan Menteri ATR. Kita juga usaha satu lahan jangan sampai diukur 3 sampai 4 kali, hal semacam ini yang memperlambat. Bahkan ATR setuju buka loket di PTSP,”ujarnya.

Pihaknya juga akan memanfaatkan aplikasi pengalokasian lahan yang sudah dibuat sejak 2012 oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Sistem ini sangat membantu untuk pengalokasian baru, sementara yang lama perlu pengimputan satu persatu.

“(Aplikasi) Akan kita pakai. Kalau untuk pengalokasian baru itu cepat, yang harus dipikirin, izin terkait perpanjangan, pecah PL, rekomendasi, endorsement PL-PL yang diterbitkan sejak tahun 80an. Ini yang harus masuk data satu persatu. Data ribuan sekarang yang baru ditangkap sekitar 7000 PL,”ujarnya.

Ketika ditanya, status lahan di Kawasan Simpang Baloi oleh WartaKepri, Eko Santoso tidak menjawab.(dedy swd)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM