Konsep KEK Lahir Setelah Konsep FTZ Belum Jadikan Batam Lepas Landas

328
warta-forum-diskusi-ekonomi-kepri

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Guna menggesa optimalisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Focus Group Discussion (FGD) Nusantara Kepulauan Riau menggelar dialog ekonomi di Hotel Sahid Batam Centre, Jumat (30/9/2016).

Mengusung tema ‘KEK Batam dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah’, diskusi tersebut diharapkan dapat menyentuh masyarakat dan pelaku bisnis, serta mampu meningkatkan nilai investasi do Kota Batam.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kepri, Asmin Patros yang didaulat menjadi salah satu narasumber mengatakan bahwa kawasan khusus harusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemberian fasilitas yang khusus pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, merupakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam, berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tentunya hal ini perlu disambut baik semua kalangan. Upaya mengerakkan mesin BP Batam untuk meningkatkan pelayana umum, sangat perlu digesa.

” Kita berharap BP Batam sebagai leading sektor pengelolaan investasi di Batam, dapat segera berbenah dan meningkatkan layanan umum dalam memberikan kenyamanan investasi, terutama pengurusan izin Pembukaan Lahan,” kata Asmin yang juga Anggota Kadin Kepri ini.

Hadir juga sebagai narasumber, Purba Robert M. Sianipar, Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan Batam dalam sejarahnya sebagai jembatan untuk eksplorasi minyak lepas pantai Indonesia, yang kemudian berlanjut melalui keputusan Presiden dan Undang-undang menjadikan Batam sebagai kawasan berikat ataupun kawasan bebas.

” Upaya pemerintahan menaikkan status pengelolaan Batam sebagai kawasan bebas, adalah untuk menyiapkan Batam sebagai lokomotif ekonomi. Batam memiliki posisi yang strategis,” ujarnya.

Masih kata Purba, pengembangan investasi Batam merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pada tahun 1990 yang lalu, komitmen pemerintah ini terlihat dari dibukanya kawasan industri pertama di Batam. Yakni Batamindo, yang kehadirannya menandakan kemajuan dari investasi di Kota Batam.

” Cina dan Malaysia telah maju dalam menerapkan kawasan khusus, padahal dahulunya mereka belajar dari Batam. Kedua negara itu belajar konsep-konsep pembangunan ekonomi dari Batam,” terangnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ekonomi, memandang konsep FTZ yang diterapkan di Kota Batam seakan tidak berhasil membawa Batam take off atau lepas landas. Sehingga, pemerintah pusat mencoba menerapkan konsep baru guna membenahi Kota Batam melalui Kawasan Ekonomi Khusus, paparnya.

Sementara itu, Dosen sekaligus pengamat ekonomi Batam, Gita Indrawan yang juga hadir sebagai narasumber menuturkan bahwa saat ini yang perlu dilakukan adalah penambahan fasilitas-fasilitas FTZ, bukan menghapus FTZ dan mengantinya dengan KEK.

” Investor butuh kepastian hukum saat akan melakukan investasi. Oleh karenanya, regulasi yang sudah ada, perlu dijalankan dan tidak tumpang tindih,” ketusnya.

Gita yang juga Ketua Tim Ekonomi Kota Batam ini, telah menyusun rekomendasi yang diajukan ke Presiden dalam upaya menyikapi iklim investasi di Batam. Harapannya adalah agar FTZ tidak dihapuskan, melainkan fasilitasnya yang akan ditambahkan. Sehingga kepastian dan jaminan hukum atas investasi yang sudah ada, dapat lebih terjaga.

Sedangkan perwakilan dari pengamat sosial yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Batam, M. Zuhri berharap dualisme pengambil kebijakan di Batam, yaitu Pemko Batam dan BP Batam dapat bersinergi untuk bersama-sama membangun Kota Batam.

Kegiatan dalam bentuk FGD ini, dihadiri sekitar 140 mahasiswa yang ada di Batam. Mahasiswa tampak antusias mengikuti kegiatan, dengan melontarkan berbagai tanggapan dan pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan dibuka langsung oleh Plt Kadis Tata Kota Pemko Batam. (ichsan)

DEWAN PERS WARTAKEPRI

FANINDO

FANINDO

PKP HIMALAYA