Lis Sarankan Pihak Cafe Basecamp Juga Temui Ormas dan PGRI

168
Lis Darmansyah Walikota Tanjungpinang

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Penyelesaian kasus basecamp cafe dengan event ” back to school party” belum bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Karena banyak yang meminta untuk ditutup saja langsung, karena setelah meminta maaf kemarin hanya lewat media.

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan diharapkan agar semuanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Supaya suasana menjadi sejuk untuk semua pihak saling menghormati dan dihormati satu sama lain.

” Lakukanlah pertemuan dengan begitu akan dapat memberikan penjelasan kepada seluruhnya. Tetapi dengan kepala dingin jangan ada yang memprovokatif,” ujar Lis, Kamis (13/10/2016)

Sekarang memang pihak basecamp sudah minta maaf melalui media, tetapi supaya masalah ini tidak terus menerus diprovokasi kita hargailah sedikit itikad baik dan niatnya. Yang sudah meminta maaf dan menyesal atas segala keteledorannya. Kalau berkaitan dengan pemakaian seragam sekolah untuk event tersebut tetap salah dan tetap akan diberikan sanksi

” Secara administrasi dia sudah melakukannya, namun saya juga belum puas karena saya ingin tidak ada lagi polemik-polemik dimasyarakat, tidak ada lagi provokatif di masyarakat. Saya inginkan pihak basecamp bertemu dengan ormas islam, ormas lainnya, PGRI, orang-orang yang peduli dengan pendidikan, kemudian sampaikan penyesalan yang begitu dalam dan maaf secara langsung,” ujar Lis lagi.

Kalau untuk hukum bagi pihak basecamp menurut saya akan tetap mendapatkan hukuman dan mereka sekarang saja sudah mendapatkan sanksi sosial yaitu tidak bisa membuka bisnisnya sampai sekarang. Terhitung dari dimulai event tersebut dan di larang membuka basecamp sampai sekarang.

“Jika saja mereka secara finansial tidak mencukupi bisa saja sekarang ini sudah tumbang, karena tidak ada pemasukan karena belum di izinkan membuka kembali basecamp sampai sekarang,” katanya.

Pemko Tanjungpinang menggunakan bab XXII pasal 131 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Namun ada yang mengatakan perda no 9 tersebut tidak berlaku.

Kalau pencabutan produk hukum dalam peraturan kemendagri harus ada penyesuaian. Pembatalan tersebut prosesnya dari kemendagri lalu di SK kan gubernur memerintahkan ke walikota baru lah bisa dicabut.

” Jika memang sudah tidak berlaku perda no 9 tahun 2010 maka pemko tidak bisa memberikan sanksi dan menurut saya yang mengatakan perda itu sudah di hapus jelas sekali membela basecamp,” tegasnya.

Untuk menutup mesti ada prosesnya dan pihak basecamp sudah meminta maaf atas kesalahan manajemennya. Lagipula kasihan mereka yang bekerja di sana bisa kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah dan dimana mereka harus memenuhi kebutuhan hidup yang sudah berkeluarga jika sudah kehilangan pekerjaan.(sapardi)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel