Buruh Minta Walikota Berikan Rekomendasi UMS Batam ke Gubernur

242

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Walikota Batam, Rudi SE sampai saat ini belum memutuskan Upah Minimum Sektoral ( UMS) tahun 2017 untuk buruh di Kota Batam.

Persoalan harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif listrik yang tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota, menandakan gagalnya seorang pemimpin dalam hal ini Walikota Batam.

“Bukan satu alasan dari seorang pemimpin yang mengatakan; bahwa kenaikan kebutuhan pokok dan listrik tersebut tidak dapat dikendalikan,” kata Suprapto, dalam orasinya, Jumat ( 16/12/2016).

Pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMS) Batam tahun 2017 oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) telah sudah berakhir. Namun belum ditetapkan Gubernur Kepri karena usulan DPK tersebut ditangan Wali Kota Batam.

PKP HIMALAYA

Ada dua versi besaran UMS Batam 2017 yang disepakati DPK dan diusulkan kepada Wali Kota Batam oleh buruh dan pengusaha. Pertama usulan pengusaha, untuk kelompok I sebesar Rp32,45 juta, kelompok II Rp32,73 juta dan kelompok III Rp34,90 juta. UMS yang diusulakan pengusaha itu, menurut Suprapto, mengikuti ketentuan PP 78 tahun 2015, dengan kenaikan sekitar 8,25 persen dari tahun 2016.

Kemudian usulan buruh, diatas angka UMK yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Kepri yaitu ; kelompok I = 5 % + UMK, kelompok II = 10 % + UMK, dan kelompok III = 15 % + UMK.

Atas usulan UMS tersebut, buruh meminta Wali Kota Batam agar secepatnya merekomendasikan pada Gubernur Kepri.

“Kami hanya meminta surat rekomendasi UMS 2017 agar dikirim Wali Kota ke Gubernur Kepri,” kata Suprapto.

Terkait soal keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sekupang- Kepulauan Riau (Kepri) yang menunda keputusan Gubernur soal UMS, menandakan gagalnya peradilan hukum bagi kaum termarginal demi kepentingan kaum penguasa. (nikson simanjuntak)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel