WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam menggelar sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seluruh Lurah dan Camat se Kota Batam, Rabu (29/3/2017) di Hotel Ultima Horison Nagoya.
Kadis Sosial Pemko Batam Hasimah mewakili Walikota Batam menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) turun jumlahnya 12 persen dari 36.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau yang menerima hanya turun 32.000 KPM.
Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kelurahan dan kecamatan sehingga masyarakat belum memahami cara pengambilan BPNT melalui mekanisme akun elektronik.
Sementara itu Dra Etty Rachmiati Seksi III Mekanisme Perubahan Data KPM (Keluaraga Penerima Manfaat) menjelaskan Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara itu Dra Etty Rachmiati Seksi III Mekanisme Perubahan Data KPM (Keluaraga Penerima Manfaat) menjelaskan Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemberian setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
Bantuan pangan non-tunai merupakan program dari sistem subsidi pangan, seperti penyaluran beras sejahtera (rastra). Dalam program ini, penerapannya memakai sistem akses e-Warong melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bantuan pangan non-tunai merupakan program dari sistem subsidi pangan, seperti penyaluran beras sejahtera (rastra). Dalam program ini, penerapannya memakai sistem akses e-Warong melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bahwa program bantuan pangan non tunai memiliki banyak keunggulan karena masyarakat miskin diberikan kebebasan untuk memilih jenis pangan yang akan ia beli dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera.
Dalam pertemuan ini, dibahas mengenai akurasi data masyarakat penerima yang perlu dicermati oleh perangkat di Kelurahan. Karena, data yang diberikan jumlahnya tidak sesuai dengan pengecekan calon penerima di lapangan.
” Kelurahan Baloi terdata 400 lebih, setelah di cek sesuai data yang layak dan sesuai kriteria sekitar 300 lebih saja,” papar Arif. (ria)




























